Political Celebrity & Celebrity Politician

Tren Demokrasi Populis Ditengah Pemilih Makin Muda Dan Media Sosial Berkuasa

Keterlibatan selebriti dalam politik merupakan salah satu fenomena yang semakin menonjol dalam perkembangan demokrasi elektoral Indonesia. Fenomena tersebut dapat dibedakan menjadi political celebrity, yaitu penggunaan popularitas figur publik untuk memengaruhi opini dan preferensi politik, dan celebrity politician, yaitu figur dari industri hiburan, olahraga, media, atau popular culture yang memasuki kontestasi elektoral untuk memperoleh jabatan politik. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan strategi kampanye, tetapi juga berhubungan dengan perubahan perilaku memilih, komunikasi politik, rekrutmen kandidat, representasi politik, dan kualitas demokrasi. Tulisan ini mengkaji perkembangan political celebrity dan celebrity politician dalam pemilu Indonesia, khususnya dari era pascareformasi hingga Pemilu 2024, kemudian membandingkannya dengan pengalaman Amerika Serikat, Filipina, Brasil, dan Ukraina. Analisis menggunakan perspektif celebrity politics, political communication, political personalization, two-step flow of communication, teori modal Pierre Bourdieu, political heuristic, parasocial relationship, politainment, serta demokrasi deliberatif. Kajian ini menunjukkan bahwa popularitas dapat berfungsi sebagai modal politik yang menurunkan biaya pengenalan kandidat, meningkatkan perhatian publik, membentuk persepsi, dan memengaruhi preferensi pemilih. Namun, pengaruh tersebut tidak bersifat deterministik. Celebrity politics dapat memperluas partisipasi dan meningkatkan keterlibatan kelompok pemilih tertentu, tetapi juga berpotensi memperkuat personalisasi politik, menggeser perhatian dari program menuju persona, memperbesar popularity bias, serta menciptakan kesenjangan antara legitimasi elektoral dan kompetensi pemerintahan. Studi perbandingan menunjukkan bahwa efek celebrity politics sangat dipengaruhi oleh struktur partai, sistem pemilu, ekosistem media, serta kemampuan kandidat mengonversi celebrity capital menjadi political legitimacy. Dengan demikian, dampak celebrity politics terhadap demokrasi bergantung pada apakah popularitas berfungsi sebagai pintu masuk menuju representasi dan akuntabilitas atau justru menggantikan substansi, kaderisasi, dan kompetensi politik.

Demokrasi Berubah 

Pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme utama demokrasi representatif untuk mengubah preferensi masyarakat menjadi mandat politik. Melalui pemilu, warga negara menentukan siapa yang akan memperoleh kewenangan untuk mewakili dan mengambil keputusan atas nama mereka.

Namun, cara masyarakat mengenal dan menilai kandidat mengalami perubahan. Jika pada masa lalu pemilih terutama mengenal kandidat melalui partai politik, organisasi masyarakat, media massa, kampanye tatap muka, dan jaringan sosial, maka perkembangan media digital memperluas sumber informasi politik. Kandidat kini dapat dikenal melalui televisi, Instagram, YouTube, TikTok, podcast, meme, influencer, dan berbagai bentuk konten digital.

Perubahan tersebut memberikan ruang yang lebih besar kepada figur yang sebelumnya telah memiliki popularitas di luar arena politik. Selebriti dapat memasuki politik sebagai endorser, influencer, juru kampanye, atau kandidat. Sebaliknya, politisi juga mulai menggunakan strategi yang sebelumnya identik dengan industri selebritas: personal branding, visualisasi, storytelling, lifestyle, humor, dan komunikasi langsung dengan followers.

Dengan demikian, terjadi pertemuan antara dua arena: popular culture dan political arena. Pertemuan tersebut melahirkan apa yang dalam literatur disebut sebagai celebrity politics. John Street menunjukkan bahwa hubungan tersebut mencakup baik politisi yang memanfaatkan budaya selebritas maupun selebriti yang membawa modal popularitasnya ke arena representasi politik.[1]

Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak artis yang menjadi anggota parlemen. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana popularitas memengaruhi perilaku memilih dan bagaimana perubahan tersebut berdampak terhadap pembangunan demokrasi.

Memahami Political Celebrity dan Celebrity Politician

Celebrity politics merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan semakin dekatnya hubungan antara popular culture dan politik. John Street membedakan celebrity politics ke dalam dua kecenderungan: politisi yang menggunakan karakteristik selebriti untuk membangun dukungan, dan selebriti yang menggunakan popularitasnya untuk memasuki atau memengaruhi arena politik.[1] 

Berdasarkan pembedaan tersebut, tulisan ini menggunakan dua konsep.

Political Celebrity

Political celebrity adalah figur publik yang tidak menduduki jabatan politik tetapi menggunakan popularitasnya untuk memengaruhi opini atau perilaku politik masyarakat.

• artis yang meng-endorse kandidat

• musisi yang menyatakan dukungan politik

• influencer yang membuat konten politik

• public figure yang mengampanyekan kebijakan

• selebriti yang menjadi bagian dari tim kampanye

Fungsi utamanya adalah: influence.

Celebrity Politician

Celebrity politician adalah figur yang memperoleh ketenaran melalui entertainment, olahraga, media, atau popular culture kemudian memasuki kontestasi elektoral untuk memperoleh jabatan politik. Dalam literatur, figur seperti Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, Jesse Ventura, dan Donald Trump sering dibahas sebagai contoh bagaimana celebrity capital dapat dibawa ke arena elektoral.[10][11]

Fungsi utamanya adalah: representation dan political power.

Perbedaan keduanya dapat dirumuskan:

Dimensi	Political Celebrity	Celebrity Politician
Posisi	Di luar jabatan politik	Kandidat/pejabat politik
Modal utama	Popularitas	Popularitas + modal politik
Tujuan	Memengaruhi opini	Memperoleh jabatan
Mekanisme	Endorsement/influence	Pemilu
Relasi dengan publik	Follower/audience	Voter/constituent
Output	Political influence	Political representation
Risiko	Misleading influence	Kompetensi pemerintahan

Perkembangan dari Pemilu ke Pemilu

Celebrity politics Indonesia tidak muncul pada Pemilu 2024. Fenomena tersebut berkembang secara bertahap setelah demokratisasi.

Pada tahap awal, artis terutama digunakan sebagai penghibur dan vote getter. Kehadiran artis dalam kampanye digunakan untuk menarik massa dan meningkatkan daya tarik acara.

Selanjutnya, selebriti mulai masuk sebagai calon legislatif. Pada tahap berikutnya, media sosial menciptakan bentuk baru: selebriti tidak harus hadir secara fisik dalam kampanye. Mereka dapat mendukung kandidat melalui akun pribadi dengan jutaan pengikut.

Perkembangan tersebut dapat digambarkan sebagai: Artis Kampanye → Vote Getter → Celebrity Endorser → Political Influencer → Celebrity Candidate → Celebrity Politician.

Pada Pemilu 2024, seluruh bentuk tersebut dapat ditemukan secara bersamaan.

Political Celebrity dalam Kampanye

Political celebrity bekerja terutama melalui endorsement. Seorang selebriti memberikan dukungan terhadap kandidat atau partai yang kemudian dikonsumsi oleh audiensnya.

Dalam perspektif komunikasi politik, endorsement mempunyai beberapa fungsi: pertama, awareness, yaitu membantu membuat kandidat dikenal; kedua, attention, yaitu menarik perhatian audiens yang sebelumnya mungkin tidak tertarik terhadap politik; ketiga, association, yaitu mengaitkan karakter selebriti dengan kandidat yang didukung; dan keempat, emotional transfer, yaitu kemungkinan berpindahnya perasaan positif terhadap selebriti kepada kandidat.[2][6]

Karena itu, celebrity endorsement tidak hanya bekerja melalui pesan politik. Ia bekerja melalui persona.

Pemilu 2024 dan Political Celebrity

Pada Pemilu 2024, celebrity politics berkembang dalam ekosistem digital yang jauh lebih besar. KPU menetapkan 204.807.222 pemilih dalam DPT Pemilu 2024.[7] Data KPU juga menunjukkan sekitar 46,8 juta pemilih atau 22,85 persen DPT berasal dari Generasi Z, sementara Milenial mencapai 33,60 persen. Besarnya kelompok pemilih yang tumbuh dalam lingkungan digital membuat platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi ruang strategis dalam komunikasi politik.[7]

Platform digital tidak hanya menjadi media distribusi pesan. Platform tersebut menjadi bagian dari arena politik. Pada titik ini, influencer memiliki fungsi yang semakin penting. Mereka bukan sekadar orang terkenal, tetapi node dalam jaringan komunikasi politik.

Celebrity Politician dalam Pemilu 2024

Fenomena celebrity politician juga semakin terlihat. Sejumlah figur dari dunia entertainment berhasil memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2024, antara lain Dede Yusuf, Rano Karno, Ahmad Dhani, Primus Yustisio, Rachel Maryam, Moreno Soeprapto, Tommy Kurniawan, Verrell Bramasta, Rieke Diah Pitaloka, Eko Patrio, Mulan Jameela, Melly Goeslaw, Nafa Urbach, Denny Cagur, Nico Siahaan, dan Uya Kuya.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa entertainment telah menjadi salah satu sumber political recruitment. Kasus Alfiansyah Komeng dalam pemilihan DPD Jawa Barat memberikan contoh yang lebih jelas mengenai konversi popularitas menjadi suara elektoral. Studi kuantitatif mengenai kasus Komeng menemukan hubungan positif dan signifikan antara pengaruh selebriti dan perilaku pemilih pada sampel yang diteliti; penelitian lain menekankan peran modal budaya dan popularitas dalam keberhasilannya.[8]

 

Gambar 1. Alfiansyah Komeng sebagai Anggota DPD RI periode 2024–2029 dari Jawa Barat. Sumber: Katadata

Mengapa Popularitas Dapat Menjadi Modal Elektoral?

Teori Pierre Bourdieu memberikan penjelasan penting. Bourdieu melihat modal tidak hanya sebagai modal ekonomi. Individu juga memiliki modal sosial, budaya, dan simbolik yang dapat digunakan dalam arena sosial tertentu.[3]

Selebriti memiliki modal simbolik berupa fame, recognition, dan public visibility. Modal tersebut kemudian dibawa ke arena politik. Proses konversinya dapat dirumuskan: Fame → Recognition → Visibility → Political Attention → Electoral Support → Political Office.[2]

Karena itu, popularitas dapat dipandang sebagai political resource. Selebriti tidak memulai kompetisi dari titik nol. Mereka telah memiliki pengenalan nama, jaringan sosial, pengalaman komunikasi publik, dan basis audiens.

Popularitas dan Perilaku Memilih

Pertanyaan selanjutnya adalah: bagaimana popularitas tersebut memengaruhi perilaku memilih? Pemilih tidak selalu memiliki informasi lengkap mengenai semua kandidat. Dalam pemilu dengan jumlah kandidat yang besar, memperoleh informasi mengenai setiap calon membutuhkan biaya waktu dan energi.

Karena itu pemilih dapat menggunakan political heuristic. Heuristic merupakan jalan pintas yang memungkinkan seseorang membuat keputusan berdasarkan informasi yang dianggap paling relevan atau mudah dikenali. Popularitas dapat menjadi salah satu heuristic.[4][3]

Pemilih mungkin tidak mengetahui seluruh latar belakang kandidat, tetapi sudah mengenal nama, wajah, karakter, dan reputasinya. Dengan demikian: familiarity → recognition → consideration. Namun consideration tidak otomatis berarti vote. Pemilih tetap mempertimbangkan faktor lainnya.

Parasocial Relationship

Celebrity politics juga berkaitan dengan hubungan parasosial. Pengikut dapat merasa memiliki kedekatan dengan selebriti karena terus-menerus melihat kehidupan personal, keluarga, aktivitas sehari-hari, opini, humor, dan gaya hidup. Hubungan tersebut dapat menciptakan perceived intimacy. Ketika selebriti memasuki politik, hubungan tersebut memberikan keuntungan komunikasi: pesan politik datang bukan dari institusi yang dianggap jauh, melainkan dari “orang yang saya kenal”. Karena itu, pengaruh celebrity tidak selalu berasal dari argumentasi; ia dapat berasal dari trust dan familiarity.[2][6][4]

Political Celebrity dan Two-Step Flow

Konsep two-step flow of communication membantu menjelaskan posisi influencer. Model klasiknya adalah Mass Media → Opinion Leader → Public.[5] Dalam politik digital, pola tersebut dapat berkembang menjadi Political Actor → Influencer → Algorithm → Audience. Influencer menjadi opinion leader, sementara algoritma menjadi variabel tambahan yang menentukan bagaimana konten didistribusikan, kepada siapa konten muncul, dan seberapa luas konten memperoleh exposure.[5]

Dengan demikian, politik digital tidak hanya memiliki political actors dan political audiences, tetapi juga platforms dan algorithms.

Perubahan Perilaku Memilih

Celebrity politics berpotensi mengubah beberapa aspek perilaku memilih. Pertama, sumber informasi politik: pemilih memperoleh informasi bukan hanya dari partai atau media berita, tetapi juga dari influencer dan selebriti.

Kedua, cara mengenali kandidat: popularitas menjadi shortcut untuk mengenali calon. Ketiga, cara mengevaluasi kandidat: persona dan lifestyle dapat menjadi bagian dari evaluasi. Keempat, hubungan emosional: pemilih dapat memiliki attachment terhadap kandidat berdasarkan kedekatan dengan figur publik. Kelima, bentuk partisipasi: partisipasi tidak hanya berupa datang ke TPS, tetapi juga like, comment, share, repost, subscribe, dan membuat konten.

Digital political participation semakin terintegrasi dengan political entertainment.

Dari Issue Voting ke Personality Voting?

Fenomena celebrity politics juga berhubungan dengan personalization of politics. Dalam politik berbasis isu, pertanyaan pemilih adalah “Apa kebijakan kandidat?”. Dalam politik berbasis persona, pertanyaannya dapat bergeser menjadi “Seperti apa kandidatnya?”. Pergeseran ini tidak berarti issue voting menghilang, tetapi menunjukkan bahwa candidate personality semakin memiliki ruang dalam proses evaluasi politik.

Fenomena ini terlihat dalam branding politik modern. Kandidat tidak hanya menjual program, tetapi juga karakter.

Politainment dalam Pemilu 2024

Pemilu 2024 memperlihatkan perkembangan politainment, yaitu percampuran antara politik dan entertainment. Politainment bekerja dengan mengubah politik menjadi content. Kandidat harus menghasilkan konten yang mudah dipahami, menarik, emosional, visual, mudah dibagikan, dan sesuai dengan karakter platform.

Dalam konteks ini, selebriti memiliki keunggulan karena mereka sudah terbiasa memproduksi entertainment content. Akibatnya, komunikasi politik semakin menggunakan logika industri entertainment.

Political Celebrity dan Pembangunan Demokrasi

Pertanyaan penting berikutnya adalah: apakah celebrity politics memperkuat atau melemahkan demokrasi? Jawabannya tidak tunggal.

Celebrity politics memiliki potensi demokratisasi. Selebriti dapat membawa masyarakat yang sebelumnya tidak tertarik kepada politik menjadi lebih tertarik. Mereka dapat meningkatkan awareness, memperluas jangkauan informasi, mengangkat isu tertentu, menjangkau kelompok muda, dan membuat komunikasi politik lebih mudah diakses.

Namun ada sisi lainnya. Jika popularitas menjadi terlalu dominan, terdapat risiko personalization → depoliticization → simplification. Politik dapat menjadi lebih personal tetapi kurang substantif.

Demokrasi dan Masalah Representasi

Dalam demokrasi representatif, legitimasi diperoleh melalui pemilu. Namun legitimasi elektoral bukan satu-satunya ukuran kualitas demokrasi. Demokrasi juga membutuhkan representation + deliberation + accountability + responsiveness.[17][18][6]

Celebrity politician dapat memperoleh legitimasi elektoral karena popularitas. Tetapi setelah terpilih, mereka harus memenuhi fungsi representasi. Karena itu terdapat perbedaan antara electoral legitimacy dan representative performance. Seseorang dapat memperoleh suara yang besar karena popularitas, tetapi legitimasi tersebut harus dipertahankan melalui kinerja politik.

Celebrity Politics dan Kaderisasi Partai

Fenomena celebrity politician juga memberikan gambaran mengenai perubahan fungsi partai. Secara ideal: partai → kaderisasi → pendidikan politik → rekrutmen → pencalonan. Dalam celebrity recruitment: popularitas → rekrutmen → pencalonan → pemilu.

Keduanya dapat berjalan bersamaan. Namun apabila partai semakin mengandalkan popularitas eksternal, terdapat potensi bahwa kaderisasi menjadi kurang penting. Partai kemudian memiliki insentif untuk merekrut “orang yang sudah dikenal” daripada “orang yang paling lama dibina”.

Popularity Bias

Dalam konteks tersebut dapat muncul popularity bias. Popularitas meningkatkan probabilitas seseorang untuk dikenal, diperhatikan, dan dipertimbangkan. Tetapi: dikenal ≠ kompeten. Ini merupakan persoalan utama celebrity politics. Popularitas memberikan keuntungan pada tahap awal kompetisi elektoral, sedangkan kompetensi menentukan kualitas pada tahap pemerintahan. Karena itu, popularitas dapat memenangkan pemilu, tetapi tidak otomatis menjamin kualitas representasi.[16]

Dampak terhadap Kualitas Demokrasi

Secara analitis, dampak celebrity politics dapat dibagi menjadi empat dimensi.

Dimensi	Potensi positif	Potensi negatif
Partisipasi	Menarik pemilih baru	Partisipasi berbasis fandom
Informasi	Politik lebih mudah diakses	Simplifikasi isu
Representasi	Figur populer lebih dekat dengan publik	Personalisasi berlebihan
Rekrutmen	Membuka akses bagi non-elite politik	Melemahkan kaderisasi
Kompetisi	Kandidat lebih komunikatif	Popularity bias
Deliberasi	Isu lebih mudah dibicarakan	Entertainment menggantikan substansi
Akuntabilitas	Politisi lebih mudah diawasi publik	Fokus pada citra daripada kinerja

Dengan demikian, celebrity politics memiliki sifat ambivalent. Ia dapat memperkuat dan sekaligus melemahkan aspek tertentu dari demokrasi.

Demokrasi Popularistik

Fenomena tersebut kemudian dapat ditempatkan dalam perkembangan yang lebih luas: demokrasi popularistik. Dalam demokrasi semacam ini, popularitas menjadi sumber penting legitimasi. Bukan berarti pemilu kehilangan arti; sebaliknya, pemilu tetap menjadi mekanisme utama. Namun proses menuju pemilu semakin dipengaruhi oleh attention + visibility + popularity + affect.

Maka muncul formula baru: Visibility → Attention → Preference → Vote → Representation. Pertanyaannya kemudian adalah apakah proses tersebut diikuti oleh Competence → Performance → Accountability.

Dari Citizen ke Audience

Perubahan paling mendasar terletak pada posisi warga. Demokrasi ideal memandang masyarakat sebagai citizen, sedangkan industri entertainment memandang masyarakat sebagai audience. Celebrity politics mempertemukan keduanya. Pemilih menjadi citizen + audience + follower.

Ia dapat berpartisipasi dalam politik dengan cara yang semakin mirip dengan konsumsi entertainment: menonton → menyukai → mengikuti → membagikan. Persoalannya adalah aktivitas tersebut belum tentu menghasilkan membaca → membandingkan → mendiskusikan → mempertimbangkan. Dengan kata lain: engagement tidak selalu sama dengan deliberation.[16]

Studi Perbandingan Internasional

Fenomena celebrity politics bukan kekhasan Indonesia. Amerika Serikat, Filipina, Brasil, dan Ukraina menunjukkan bentuk yang berbeda-beda. Perbandingan penting karena popularitas tidak bekerja dalam ruang hampa: pengaruhnya bergantung pada sistem kepartaian, aturan pencalonan, sistem pemilu, struktur media, budaya politik, dan kemampuan kandidat mengubah celebrity capital menjadi political legitimacy.

Gambar 2. Ronald Reagan berkampanye bersama Nancy Reagan di Columbia, South Carolina, 10 Oktober 1980. Sumber: Ronald Reagan Library/Wikimedia Commons; berkas dinyatakan public domain.[20]

1 Amerika Serikat: dari Reagan, Schwarzenegger hingga Trump

Amerika Serikat merupakan salah satu laboratorium paling jelas bagi celebrity politics. Literatur Oxford mencatat Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, Jesse Ventura, dan Donald Trump sebagai figur yang menggunakan celebrity status untuk mencapai jabatan elektif.[10] Reagan adalah contoh klasik celebrity politician: pengalaman sebagai aktor dan komunikator televisi membantu membentuk gaya politik yang sangat visual. Schwarzenegger membawa status bintang film ke pemilihan gubernur California 2003. Donald Trump kemudian menunjukkan bentuk yang lebih ekstrem: celebrity bukan hanya menjadi latar belakang, tetapi menjadi bagian integral dari persona politik dan strategi komunikasi.

Kajian Brian McKernan menekankan bahwa fenomena ini tidak semestinya dibaca sebagai bukti sederhana bahwa masyarakat Amerika menukar politik dengan hiburan. Politik memang telah lama menggunakan unsur dramaturgis, performa, dan simbol. Yang berubah adalah skala dan intensitas hubungan antara media, entertainment, dan politik.[11] Richard T. Longoria juga menunjukkan bahwa celebrity, talent, fame, dan resources dapat membantu kandidat, tetapi tidak cukup tanpa lingkungan politik yang menguntungkan; banyak celebrity candidate juga gagal.[12][7]

Gambar 3. Arnold Schwarzenegger menyapa pendukung dalam kampanye gubernur California pada 2003. Foto: Ho-Yen Tsang/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.[19]

Pelajaran dari Amerika Serikat adalah bahwa celebrity capital dapat menjadi pintu masuk ke arena politik, tetapi keberhasilan akhirnya tetap bergantung pada konteks politik, identitas partisan, isu yang diangkat, dan kemampuan mengubah popularitas menjadi coalition building serta governing capacity.

2 Filipina: celebrity capital dan lemahnya institusionalisasi partai

Filipina memperlihatkan pola yang sangat relevan bagi Indonesia karena celebrity politics beroperasi dalam lingkungan kepartaian yang relatif cair. Studi mengenai Isko Moreno dan Manny Pacquiao menunjukkan bahwa partai di Filipina dapat berfungsi sebagai aliansi yang berubah-ubah dan bahwa pencalonan sering dipandu oleh peluang kemenangan. Dalam konteks ini, celebrity capital—reputasi, simbol, dan narasi personal—dapat dikonversikan menjadi legitimasi politik.[13][8]

Perbandingan ini menunjukkan bahwa semakin lemah institusionalisasi partai, semakin besar insentif untuk mencari kandidat yang sudah memiliki basis pengenalan publik. Dalam kondisi tersebut, celebrity recruitment dapat menjadi strategi rasional partai, tetapi sekaligus berpotensi memperkuat personalisasi dan mengurangi insentif kaderisasi.

3 Brasil: selebriti sebagai persilangan antara industri media dan politik

Brasil juga menunjukkan bahwa transisi figur media ke politik berlangsung dalam jangka panjang. Nahuel Ribke meneliti lima kasus figur media Brasil yang memasuki politik antara 1982 dan 2012 dan menekankan pentingnya hubungan hierarkis antara industri budaya dan arena politik.[14][9]

Kasus Brasil memperlihatkan bahwa celebrity politics bukan sekadar fenomena kampanye digital. Ia merupakan hasil persilangan dua domain sosial: industri entertainment dan sistem politik. Figur yang memiliki akses media memperoleh kemampuan membangun visibility dan public recognition sebelum memasuki kontestasi politik.

4 Ukraina: Zelensky dan konversi persona menjadi legitimasi politik

Ukraina memberikan contoh yang sangat berbeda tetapi sangat penting. Volodymyr Zelensky memasuki politik setelah dikenal sebagai komedian, aktor, dan produser media. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa persona yang dibangun sebelum karier politiknya kemudian menjadi sumber mobilisasi politik dan berkembang dari celebrity nasional menjadi simbol global.[15][10]

Kasus Zelensky menunjukkan bahwa celebrity politics tidak selalu berhenti pada keuntungan elektoral. Celebrity capital dapat berubah bentuk setelah kandidat memperoleh jabatan. Persona yang semula dibangun melalui entertainment dapat digunakan untuk membangun identitas kepemimpinan, komunikasi krisis, dan legitimasi politik. Karena itu, celebrity politics harus dianalisis sebagai proses dinamis, bukan hanya sebagai “artis yang maju menjadi politisi”.[15]

5 Perbandingan Indonesia dan Negara Lain

Negara	Contoh utama	Sumber celebrity capital	Mekanisme konversi	Pelajaran bagi Indonesia
Indonesia	Komeng dan celebrity candidates	Televisi, entertainment, media sosial	Popularitas → recognition → suara	Perlu keseimbangan popularitas, kompetensi, dan kaderisasi
Amerika Serikat	Reagan, Schwarzenegger, Trump	Hollywood, televisi, reality TV	Fame → branding → coalition/electoral support	Konteks partisan dan lingkungan politik tetap menentukan
Filipina	Isko Moreno, Manny Pacquiao	Entertainment dan olahraga	Celebrity capital → legitimasi politik	Kepartaian yang cair meningkatkan insentif celebrity recruitment
Brasil	Beragam figur media	Industri media/entertainment	Visibility → political entry	Persilangan media-politik dapat menjadi pola jangka panjang
Ukraina	Volodymyr Zelensky	Komedi, televisi, produksi media	Persona → mobilisasi → legitimasi kepemimpinan	Celebrity capital dapat berubah setelah kandidat masuk pemerintahan

Perbandingan tersebut memperlihatkan satu pola umum: celebrity capital menurunkan biaya pengenalan kandidat, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin kemenangan atau keberhasilan pemerintahan. Dalam semua konteks, ada faktor intervening seperti struktur partai, isu politik, sistem pemilu, kompetisi kandidat, reputasi, dan kemampuan membangun legitimasi setelah terpilih.[10][12][13][14][15]

 Apa yang Membedakan Indonesia?

Indonesia memiliki kombinasi yang khas: sistem pemilu langsung dan kompetitif, daftar calon legislatif yang sangat besar, media sosial yang masif, industri entertainment yang kuat, serta partai politik yang membutuhkan kandidat dengan daya pengenalan publik tinggi. Pada Pemilu 2024, kombinasi tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan celebrity capital bekerja bersamaan melalui televisi, platform digital, jaringan komunitas, dan mesin partai.

Kasus Komeng menunjukkan bentuk konversi yang relatif jelas dari celebrity recognition menjadi electoral support. Namun studi mengenai Komeng juga mengingatkan bahwa popularitas tidak boleh dipahami sebagai satu-satunya penjelas perilaku memilih. Faktor daya tarik, reputasi, komunikasi, isu lokal, dan evaluasi pemilih tetap dapat berinteraksi.[8]

Karena itu, pertanyaan akademiknya bukan “apakah selebriti boleh masuk politik?”, melainkan “dalam kondisi apa celebrity capital dapat dikonversikan menjadi political competence dan representative performance?” Pertanyaan ini lebih relevan bagi pembangunan demokrasi karena menyentuh kualitas mandat setelah pemilu.

Implikasi bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia

Pembangunan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara periodik. Demokrasi juga berkaitan dengan kualitas institusi, representasi, partisipasi, kompetisi politik, kebebasan informasi, akuntabilitas, dan kemampuan masyarakat membuat pilihan politik berdasarkan informasi.[16][17]

Celebrity politics berada di tengah seluruh proses tersebut. Ia dapat memperluas akses terhadap politik, tetapi juga dapat mengubah cara politik dikonsumsi. Karena itu, pembangunan demokrasi perlu memastikan adanya keseimbangan antara popularitas dan kompetensi; persona dan program; engagement dan deliberation; serta visibility dan accountability.

Celebrity politics tidak perlu dipandang sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Yang perlu diperkuat adalah mekanisme yang memungkinkan publik membedakan popularitas dari kapasitas. Partai politik perlu mempertahankan kaderisasi, sementara kandidat populer perlu melewati proses scrutiny yang sama dengan kandidat non-selebriti. Media dan platform digital juga perlu menyediakan ruang yang memudahkan publik memeriksa rekam jejak, posisi kebijakan, dan kinerja.

Kesimpulan

Political celebrity dan celebrity politician merupakan bagian dari transformasi komunikasi dan kompetisi politik Indonesia. Political celebrity menunjukkan bagaimana figur populer dari luar arena politik menggunakan popularitasnya untuk memengaruhi opini dan preferensi politik. Celebrity politician menunjukkan proses berikutnya, ketika popularitas tersebut dikonversikan menjadi modal elektoral dan digunakan untuk memperoleh jabatan politik.

Perkembangan tersebut telah berlangsung dari pemilu ke pemilu dan memperoleh bentuk yang semakin kompleks pada Pemilu 2024. Perkembangan media sosial membuat selebriti tidak lagi bergantung pada televisi atau panggung kampanye. Mereka memiliki audience sendiri dan dapat berkomunikasi secara langsung melalui platform digital.

Popularitas kemudian menjadi modal politik. Melalui familiarity, parasocial relationship, social proof, political heuristic, dan influencer communication, celebrity dapat memengaruhi cara pemilih memperoleh informasi dan mengevaluasi kandidat. Namun pengaruh tersebut tidak bersifat deterministik. Pemilih tetap menggunakan berbagai pertimbangan lain, seperti partai, isu, identitas, lingkungan sosial, pengalaman, serta kondisi politik dan ekonomi.

Studi perbandingan memperlihatkan bahwa fenomena ini bersifat global tetapi tidak seragam. Amerika Serikat menunjukkan bagaimana celebrity politics dapat melekat pada branding dan politik partisan; Filipina memperlihatkan hubungan antara celebrity capital dan kepartaian yang cair; Brasil menunjukkan persilangan jangka panjang antara industri media dan politik; sedangkan Ukraina memperlihatkan bagaimana persona selebriti dapat berubah menjadi sumber legitimasi kepemimpinan.

Dari perspektif demokrasi, celebrity politics memiliki dua kemungkinan. Di satu sisi, ia dapat memperluas partisipasi, meningkatkan political awareness, menjangkau pemilih muda, dan membuat komunikasi politik lebih mudah diakses. Di sisi lain, ia dapat meningkatkan personalisasi politik, memperkuat popularity bias, menggeser perhatian dari program ke persona, serta menciptakan ketegangan antara legitimasi elektoral dan kompetensi pemerintahan.

Karena itu, persoalan utama celebrity politics bukanlah keberadaan selebriti dalam politik. Persoalan utamanya adalah mekanisme konversi popularitas menjadi kekuasaan. Apabila proses tersebut berlangsung melalui kompetisi yang terbuka, informasi yang memadai, scrutiny publik, dan akuntabilitas, celebrity politics dapat menjadi salah satu bentuk perluasan partisipasi dalam demokrasi. Namun apabila popularitas menjadi substitusi bagi kompetensi, kaderisasi, dan substansi kebijakan, demokrasi berpotensi bergeser dari politics of representation menuju politics of visibility.

Demokrasi tidak cukup memastikan bahwa masyarakat dapat memilih. Demokrasi juga harus memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai siapa yang mereka pilih. Popularitas dapat menjadi modal untuk memenangkan suara, tetapi demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan memperoleh suara. Demokrasi membutuhkan representasi, kompetensi, deliberasi, dan akuntabilitas setelah suara diberikan.[11]

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan celebrity politician tidak berhenti pada pertanyaan: “Berapa banyak suara yang diperoleh?” Pertanyaan tersebut harus dilanjutkan dengan: “Seberapa baik mandat tersebut diterjemahkan menjadi representasi dan kebijakan publik?” Di titik inilah hubungan antara celebrity politics dan pembangunan demokrasi menjadi nyata: pemilu menguji daya tarik seorang kandidat, tetapi demokrasi menguji kualitas pertanggungjawabannya.

Daftar Pustaka

Alamsyah, Fadzli Ramadhan dan Neny Marlina. 2024. “Pengaruh Selebriti dalam Pencalonan Anggota Legislatif terhadap Perilaku Pemilih: Studi Kasus Pencalonan Komeng sebagai Anggota DPD RI…” Journal of Politic and Government Studies, 14(1), 344–350.

Archer, Alfred dan Amanda Cawston. 2022. “Celebrity Politics and Democratic Elitism.” Topoi, 41, 33–43.

Bourdieu, Pierre. 1986. “The Forms of Capital.” Dalam John G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press.

Crouch, Colin. 2004. Post-Democracy. Cambridge: Polity Press.

Habermas, Jürgen. 1996. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT Press.

Katz, Elihu dan Paul F. Lazarsfeld. 1955. Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. New York: Free Press.

KPU RI. 2023. “DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih.”

Lazarsfeld, Paul F., Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet. 1944. The People’s Choice. New York: Columbia University Press.

Longoria, Richard T. 2024. Celebrities in American Elections: Case Studies in Celebrity Politics. Bloomsbury Academic.

Manin, Bernard. 1997. The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press.

Manlangit, Adrian Carlo C. 2025. “Celebrity Capital and the Issues in Filipino Celebrities’ Political Entry and Expansion into National Elections: The Cases of Isko Moreno and Manny Pacquiao.” Philippine Social Sciences Review.

Marshall, P. David. 1997. Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.

McKernan, Brian. 2011. “Politics and Celebrity: A Sociological Understanding.” Sociology Compass, 5(3), 190–202.

Panarari, Massimiliano dan Sofia Ventura. 2026. “Volodymyr Zelensky: from TV series to presidency to war. The metamorphoses of a celebrity politician.” Celebrity Studies.

Ribke, Nahuel. 2015. “Entertainment politics: Brazilian celebrities’ transition to politics, recent history and main patterns.” Media, Culture & Society, 37(1).

Street, John. 2004. “Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation.” The British Journal of Politics & International Relations, 6(4), 435–452.

West, Darrell M. dan John M. Orman. 2003. Celebrity Politics. Prentice Hall.

[1]Jawahir Gustav Rizal, “Fenomena Influencer, Mulai dari Iklan hingga Promosi RUU Cipta Kerja,” Kompas.com, 16 Agustus 2020; lihat juga Dyaning Pangestika, “Influencers apologize for supporting job creation bill after furor among followers,” The Jakarta Post, 15 Agustus 2020.

[2]Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” dalam John G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press, 1986, hlm. 241–258.

[3]Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet, The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign, New York: Columbia University Press, 1944.

[4]P. David Marshall, Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

[5]Paul F. Lazarsfeld dan Elihu Katz, Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications, New York: Free Press, 1955.

[6]Bernard Manin, The Principles of Representative Government, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

[7]Brian McKernan, “Politics and Celebrity: A Sociological Understanding,” Sociology Compass, Vol. 5, No. 3 (2011), hlm. 190–202. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00359.x

[8]Adrian Carlo C. Manlangit, “Celebrity Capital and the Issues in Filipino Celebrities’ Political Entry and Expansion into National Elections: The Cases of Isko Moreno and Manny Pacquiao,” Philippine Social Sciences Review, 2025.

[9]Nahuel Ribke, “Entertainment politics: Brazilian celebrities’ transition to politics, recent history and main patterns,” Media, Culture & Society, Vol. 37, No. 1 (2015). DOI: https://doi.org/10.1177/0163443714549087

[10]Massimiliano Panarari dan Sofia Ventura, “Volodymyr Zelensky: from TV series to presidency to war. The metamorphoses of a celebrity politician,” Celebrity Studies, 2026. DOI: https://doi.org/10.1080/19392397.2026.2631399

[11]Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Cambridge: MIT Press, 1996.