Integrasi Politik Di Indonesia

1. Gerakan PRRI
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin waktu itu oleh Letnan Kolonel Achmad Husein di kota Padang, provinsi Sumatera Barat, Indonesia.Dan kemudian gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dimana pada tanggal 17 Februari 1958 kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi dijalankan.[2] Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda, hal ini juga mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.Dan sebelumnya bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Namun apa yang menjadi pertentangan ini, dianggap sebagai sebuah pemberontakan,oleh pemerintah pusat yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan dan kemudian dipukul habis dengan pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah militer Indonesia.

a. Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan,
b. Mr. Assaat Dt. Mudo sebagai Menteri Dalam Negeri, Dahlan Djambek sempat memegangnya sebelum Mr. Assaat sampai di Padang,
c. Maluddin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri,
d. Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran,
e. Moh. Syafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan,
f. J.F. Warouw sebagai Menteri Pembangunan,
g. Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan,
h. Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama,
i. Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan,
j. Ayah Gani Usman sebagai Menteri Sosial,
k. Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Assaat sampai di Padang
2. Gerakan Aceh Merdeka
Separatisme Aceh ini merupakan persoalan yang paling actual sepanjang sejarah masa transisi Indonesia, dimana lebih dari lima belas ribu korban jiwa berjatuhan sejak Teuku Hassan Di Tiro memproklamirkan kemerdekaan Aceh melalui organisasi ini. GAM sendiri merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan yang berdaulat, Pemerintah dianggap telah me-marginalisasikan masyarakat Aceh. Aceh menganggap pembangungan di daerahnya jauh terlambat dibandingkan pembangunan di pusat pemerintahan, selain itu Aceh kaya akan sumber daya minyak dan gas alam, dimana dilakukan eksplorasi besar-besaran oleh pemerintah tanpa ada timbal balik bagi masyarakat Aceh itu sendiri, Dengan itu GAM merupakan sebuah gerakan separatisme yang dianggap oleh pemerintahan orde baru sebagai gerakan yang mencoreng muka integrasi Republik Indonesia, sehingga pemerintahan orde baru mengambil langkah untuk meredam gerakan tersebut dengan cara keras, dan menyebabkan hilangnya ribuan korban. Cara pemerintah yang kurang bijaksana ini menjadikan simpatisan GAM semkain meningkat dan menjadikan pecahnya konflik antara GAM dan pemerintahan RI. Dalam konflik yang berlangsung hingga hampir tiga puluh tiga tahun itu, selain menelan ribuan korban juga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah, sehingga dalam usaha melakukan peace building di Aceh maka pihak internasional pun masuk dan turut campur dalam penanganan konflik tersebut. Perjanjian Helsinky merupaan titik dimana perdamaian tersebut tercipta, dan Aceh tidak terlepas dari tangan pemerintahan Indonesia.
Keinginan Aceh untuk memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak pemerintahan orde lama, dimana pada saat itu lewat organisasi Darul Islam, Aceh ingin membentuk sebuah negara berbasiskan agama Islam. Kemudian pada tahun 1976 didirikan gerakan serupa bernama GAM oleh Hassan Tiro, dengan maksud yang sama yaitu memisahkan diri dari RI dan membuat negara baru bernama Nanggroe Aceh Darussalam dan gerakan ini seringkali disebut dengan ASNLF.GAM di deklarasikan oleh Hassan Tiro secara sembunyi-sembunyi di bukit Cokan, pedalaman di kecamatan Pidie. Setahun Kemudian dekalarasi kemeredekaan disebarluaskan dalam tiga bahasa; Inggris, Indonesia, dan Aceh. Sejak saat itulah pemerintahan ore baru kemudian mengetahui keberadaan pergerakan bawah tanah yang dilakukan oleh GAM. Gerakan ini terdiri dari sekelompok inteletktual yang merasa kecewa terhadap peran kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh, karena penyelenggaraan pemerintah yang didominasi oleh ethnis Jawa, kelompok intelektual ini kemudian berasumsi bahwa telah terjadi kolonialisasi terhadap Aceh yang dilakukan oleh Jawa dengan menduduki kursi-kursi pemerintahan dan mengeruk kekayaan alam. Selain itu faktor lainnya penyebab timbulnya konflik Aceh karena pemerintah me-marjinalkan Aceh secara pembangunan dan pendidikan. Kesejahteraan masyarakat Aceh jauh terbelakang dengan masyarakat di Jawa, serta pembangunan yang tidak berkembang, eksplorasi sumber daya alam Aceh secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah tidak timbal balik terhadap masyarakat daerah dan tidak dikembalikan ke tangan pemerintahan daerah. Maka kemudian timbul kebencian dan rasa marah terhadap ethnis jawa yang berlangsung hingga saat ini.
Hassan Tiro menyebarkan konsep anti-kolonialisasi Jawa terhadap masyarakat demi memperbesar basis dukungan bagi GAM. Dukungan pun datang dari tokoh-tokoh Darul Islam Aceh, dan menganggap GAM ini merupakan penerus perjuangan DI yang belum tuntas di zaman orde lama. Keberadaan GAM sangat ditentang oleh pemerintah orde baru dan cenderung diperlakukan secara represif, karena anggapan bahwa GAM hadir sebagai pengacau dalam stabilitas politik dan keamanan nasional. Langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat keras dan jauh dari kata perundingan. Pihak pemerintah tidak berusaha mengintegrasikan pihak-pihak yang memberontak, bahkan memperlakukan tindakan yang tidak adil terhadap para keluarga pemberontak. Dimana menurut isu yng beredar pada saat itu para TNI yang bertugas melakukan tindakan pelanggaran HAM dan seringkali melakukan pemerkosaan terhadap para wanita setempat.Pendekatan militer di Aceh ini seperti penghilangan orang, pembunuhan, pemerkosaan dan penculikan. Ditengah situasi yang kacau balau tersebut pada tahun 1979 Hassan Tiro melarikan diri ke Swedia dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingannya yang disebut sebagai GAM Swedia dan menempatkan dirinya sebagai kepala negara. Kemudian pada tahun 1980an GAM memulai kembali aksinya dan menimbulkan kembali respon militer hingga waktu yang sangat panjang yang penuh dengan kekerasan dan represi hingga awal 90an. Pada saat pengasingan yang dilakukan Hassan Tiro lahirlah generasi baru kelompok GAM yang melakukan eksodus keluar dan melakukan perjuangan dari luar Aceh, yaitu melalui Malaysia, Libya dan Jenewa.
Kemudian di akhir tahun 90an, pada saat tampuk pemerintahan sudah tidak lagi diduduki oleh Soeharto situasi di Aceh masih sama, GAM masih bersikeras memisahkan Aceh dari Pemerintahan Indonesia. Pada zaman B.J Habibie telah mengupayakan berbagai macam cara dan kebijakan, namun kebijakan-kebijakan yang diambil tidak dapat berjalan efekti. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, pada era Abdurahman Wahid, jalur diplomasi sudah mulai diterapkan demi mendamaikan hubungan antara GAM dengan Pemerintah. Gusdur menggunakan upaya dialog damai yang disebut Jeda Kemanusiaan I dan II. Namun, jalur ini kembali tidak efektif disaat Gusdur terpaksa turun dari kursi pemerintaan sebelum usaha pendamaian selesai. Era Megawati berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya, dimana Megawati kembali menggunakan pendekatan militeristik hingga menyebabkan korban-korban sipil berjatuhan atas penetapan Aceh sebagai Daerah Darurat Militer. Kebijakan ini menjadikan jalur perdamaian semakin tak tentu arah dan jauh dari kata sepakat.
Berbeda dnegan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY-JK memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu melalui jalur perdamaian dengan mengutamakan pendekatan perundingan. Sejak Januari-Juli 2005, pemerintahan ini melakukan empat kali babak pembicaraan informal dengan petinggi GAM. Pembicaraan ini dalam maksud membuka perundingan sebagai cara damai menyelesaikan separatisme yang dilakukan oleh GAM agar dapat dibendung. Pembicaraan informal ini difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang merupakan sebuah lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Melalui Jusif Kalla sebagai Wakil Presiden Indonesia, mengawali proses perdamaian dengan “pendekatan baru”, dimana Kalla memiliki supervisi yang konsisten dan sustainable dalam menyelesaikan konflik Aceh dengan jalur perdamaian. Martti Ahtisaari memiliki kesepahaman dengan pihak RI, bahwa dalam menyelesaikan konflik Aceh dapat menggunakan konsep otonomi khusus. Reputasi Martti sebagai mantan presiden yang memiliki track record yang baik menyebabkan pihak GAM mau duduk satu meja dengan pemerintah Indonesia, serta keberadaan Hassan Tiro yang pada saat itu sedang berada di Swedia menjadikan Martti diharapkan dapat menjadi mediator yang bisa dipercaya.
Perundingan Helsinky terjadi sebanyak lima putaran, putaran pertama dan kedua tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pandangannya masing-masing, terutama pada putaran kedua yang tidak menghasilkan apa-apa karena dead lock atau tidak adanya titik temu yang bisa menjadi jalan tengah bagi kedua belah pihak. CMI kemudian mencari sebuah alternatif rumusan perundingan yang kemudian menjadi faktor penentu keberhasilan perundingan kedua belah pihak. Tidak hanya melalui second track diplomacy yang melibatkan badan organisasi Internasional seperti Henry Dunant Organization namun juga membawa Uni Eropa, PBB dan AS untuk masuk dan terlibat didalam konflik ini.
Selain Martti, nama Jusuf Kalla pun dianggap sangat penting mengingat Jusuf Kalla bukanlah orang Jawa, sehingga petinggi-petinggi GAM mau duduk satu meja dan melakukan perundingan. Kalla bersikap merendah dengan mensejajarkan keberadaan GAM sejajar dengan pemerintah Indonesia, yang sangat di tentang oleh pemerintahan sebelumnya. Selain itu wapres Kalla mengamini beberapa point tuntutan GAM, seperti dilakukannya pemilu di GAM, serta dikembalikannya hasil pengerukan sumber daya alam di Aceh sebagai dana demi membangun infrastruktur di Aceh. Sehingga pada Agustus 2005, kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Helsinky. Penandatanganan MoU ini merupakan momentum adanya tranformasi dari perubahan politik di Aceh serta proses rekonstruksi di Aceh.
Perjanjian Helsinky ini terjadi paska peristiwa Tsunami di Aceh hingga Aceh porak poranda dan membutuhkan rekonstruksi diwilahnya, sehingga salah satu faktor lainnya GAM mau mulai melemah ialah pentingnya bantuan masuk ke Aceh, apabila konflik terus berjalan maka akan sulit melakukan prose penyaluran bantuan terhadap Aceh. Persitiwa Tsunami memiliki dampak positif yang berarti bagi proses peacebuilding di tanah Aceh.Sehingga Aceh tidak terpisah dari pemerintah Republik Indonesia, dan tetap menjadi bagian dari entitas negeri ini.
3. Gerakan Papua Merdeka
Gerakan Papua Merdeka mulai berawal ketika di sahkannya otonomi khusus pada Papua serta dengan pemekaran wilayah Papua menjadi 2 provinsi yaitu Papua Barat dan Papua. Operasi Papua Merdeka berawal dari tahun 1949, dimana pada saat itu setelah pasukan jepang dan Amerika yang berperang di Papua ditarik dari pasukannya, kemudian Belanda mulai masuk dan mengembalikan lagi kekuasaan kolonialnya di Papua. Dalam perjanjian pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun yang sama, Papua tidak termasuk dalam perjanjian tersebut, dan pada masa setelah itu Belanda mencoba membuat Negara Papua. Diawali dengan terbentuknya Dewan Papua pada April 1961 dan pembentukan institusi seperti layaknya Negara,juga pelatihan agar masyarakat Papua dapat mandiri. Tetapi karena takut bahwa nantinya Indonesia bisa bersekutu dengan Uni Soviet dan RRC maka pemerintah Amerika Serikat mencoba melobi dan memaksa agar Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia agar hubungan Amerika Serikat – Indonesia bisa membaik. Akhirnya pada tahun 1969 diadakan PEPERA(Penentuan Pendapat Rakyat) yang memutuskan Papua masuk ke wilayah Indonesia.
Penduduk asli Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain (memang pada kenyataanya juga tidak) maupun Negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka,Indonesia.Perjanjian tersebut oleh sebagian masyarakat Papua tidak diakui dan dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.Akibat dari hal ini,Oom Nicolas Jouwe,Seth Jafeth Roemkorem,Jacob Hendrik Prai merencanakan proklamasi kemerdekaan Papua pada tanggal 1 juli 1971. Tetapi perselisihan antara Roenkorem dan Hendrik Prai menyebabkan OPM terpecah sebagai sebuah kekuatan militer dan menyebabkan kegagalan pendirian Negara Papua.Sementara pembasmian oleh militer Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto semkain melemahkan OPM.
Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk mengaalang dukungan masyarakat Internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB,GNB,Forum pasifik selatan dan ASEAN. Mereka juga berusaha melakuakn aksi-aksi terror terhadap para pendatang dari Indonesia serta para pekerja asing.Gerakan Papua Merdeka bukan lagi seperti gerakan kargo. Sudah teroganisir melalui berbagai faksi. Dalam kontels itu orang semestinya jangan salah duga kalau OPM itu sebaga tonggak nasionalisme Orang Papua. Nasinalisme yang menghendaki negara merdeka.

Sebenarnya awalanya disebut TPN (Tentara Nasional Papua Barat), namun menurut sejarah menyebutkan bahwa OPM itu sebutan yang dikenalkan dan dibesar-besarkan pemerintah Indonesia, terutama militer yang melihat OPM sebagai musuh babuyutan. OPM didekalrasiakan bukan tanpsa alasan dan bukan lahir dengan sendirinya, punya sejarah panjang yang tidak juga terkait soal kesejateraan, melainkan bisajadi seperti dikemukakan Peneliti, seperi Dewi Fortuna, Nazaruddin Zamasuddin melihat OPM ibarat bom waktu yang ditinggalkan Belanda. Seperti itukah? Terkait hal ini, apabila dikomparasikan dengan sejarah lahirnya NKRI, ada hikmah yang bisa kita petik. Ada kesamaan pola dari proses lahirnya OPM. Kita tidak bisa pungkiri kalau Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan karena ada campur tangan negara lain. Mulai dari pengaruh Belanda hingga Jepang yang turut langsung dalam mempersiapkan berdirinya negara Indonesia. Sama seperti itu, Belanda memberikan pendidikan dan mempersiapkan negara Papua Merdeka yang dijanjikan akan dimerdekakan
Janji itu diawali dengan pembentukan delapan partai politik, kemudian membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieu Guinea) yang terdiri dari kaum intelektual Papua Barat, dan membentuk Komite Nasional yang terdiri dari 21 anggota untuk membantu Dewan Nieu Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini kemudan melahirkan manifesto politik yang isinya: menentukan nama negara: Papua Barat; menentukan lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua; Menentukan bendera negara: Bintang Kejora; motto negara One People One Soul. Pada tanggal 1 Desember 1961 bendera Bitang kejora dan bendera Belanda berkibar diiringi lagu Hai Tanahku Papua. Hari itu juga sebenarnya telah dideklarasikan berdirinya negara Papua Barat. Tetapi nasibnya seusia jagung, karena invasi militer dilakukan Soekarno lewat propaganda Trikora: Gagalkan Pembentukan "Negara Boneka Papua" Buatan Belanda kolonial; Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah air Indonesia; bersiaplah untuk melakukan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia telah mebajak Negara itu.
Disamping itu Belanda juga mendirikan lembaga-lembaga baru untuk mempersiapkan orang-orang Irian menghadapi Kemerdekaan. Selain mulai memberikan pendidikan bagi para calon pramong praja, Belanda kemudian mendirikan Polisi pamong praja, Belanda mendirikan Polisi Papua dan battalion Papua. Melangkah lebih jauh, Belanda kemudian membentuk Komite Nasional Papua, yang menggantikan Dewan Nue Guinea. Komite ini bertugas untuk merencanakan pembentukan sebuah Negara Papua yang merdeka. Perkembangan inilah yang kemudian,pada tanggal 19 Desember 1961, mendorong Presiden Soekarno untuk mengkomandokan Trikora(Tiga Komando Rakyat) yang antara lain memerintahkan penggagalan pembentukan Negara Papua
Ketika kelompok sipil nasionalis Papua Barat dibungkam, pergerakan sepenuhnya dikendalikan oleh kelompok militer dengan mendeklarasikan berdirinya Tentara Nasional TPN/OPM di Manokwari pada tahun 1965 oleh Ferri Awom dan Femmenas Awom serta kelopok nasionalis Papua masif memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Papua, dan tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Semenjak lahirnya OPM setiap orang Papua yang berbeda pandangan denga pusat dianggap OPM. Sikap kritis dibungkam. Saat ini era reformasi masyarakat Papua terus memperjuangkan hak-hak hidup dan bahakan tahun 1999 kelompok intelektual Papua yang tergabung dalam "tim seratus" datang ke Jarkata bertemu Peresiden BJ. Habibie, meminta pengakuan kemerdekaan Papua dan sampai saat ini masih terjadi. Itu berarti biskah kalau dikata hegemoni Indonesia di Papua tidak begitu berhasil?. Dalam situasi seperti itu militer sebagai patriot sebaiknya tidak terpancing untuk mebungkam atmosfir demokrasi. Karena ada sejarah pahit kekerasan yang dilakukan militer di Indonesia khusunya di Papua dengan dalil menumpas dan melakukan pengejaran terhadap OPM. Namun masyarakat biasa dan mahasiswa menjadi korbannya. Ini sudah terbukti, dan telah tercatat dalam sejarah kehidupan orang Papua.
Berdasarkan berbagai sumber yang kami dapat, kami menyimpulkan bahwa Gerakan
Papua Merdeka melakukan tindakan-tindakan ini untuk menuntut kemerdekaan Papua, karena
mereka merasa terdiskriminasi dalam hal pembangunan dibanding dengan daerah daerah lain,
khususnya di pulau jawa. Terlebih lagi kekayaan alam yang ada di papua lebih banyak
digunakan untuk membangun pulau jawa daripada untuk mengembangkan papua sendiri.Tindakan yang dilakukan Gerakan Papua Merdeka ini meresahkan Indonesia, dikarenakan hal ini bisa mengganggu stabilitas dan kemanan nasional Indonesia. Tentu saja pemerintah Indonesia tidak tinggal diam begitu saja.Berbagai cara telah dilakukan pemerintah Indonesia, tetapi masalah ini belum bisa dianggap selesai, oleh karena itu kita harus turut serta mencari pemecahan,sehingga masalah ini dapat teratasi.Pada mulanya kegiatan politik OPM hanya terdapat di Negeri Belanda,dan dari sinilah jaringan gerakan mereka di Eropa dipusatkan.Kemudian dukungan yang diberikan oleh sekelompok akademisi senior beraliran Marxis di Universitas Stockholm,Swedia terhadap gerakan-gerakan pembebasan diseluruh dunia,mendorong OPM untuk membuka sebuah perwakilannya di Stockholm pada tahun 1972. Akan tetapi beberapa tahun kemudian ternyata nahwa perwakilan ini tidak dipertahankan OPM memaksa menutup kantor di ibu kota swedia ini pada tahun 1979,karena kekurangan dana. Kemudian dukungan yang diberikan secara terbuka dalam forum Internasional termasuk PBB,Oleh beberapaNegara di Afrika hitam menyebabkan OPM mendirikan sebuah perwakilan di Dakar,Senegal pada tahun 1976