Minggu, 03 Oktober 2010

Analisa Politik Indonesia dan Kekuatan Politik di Indonesia

Topik politik di Indonesia kurang diminati disebabkan oleh :
1. Penjelasan bersifat kultural, kurang representif . penjelasan berorientasi kepada perilaku kelompok politik yang dominan di Indonesia.
2. Dekade 80an, penjelasan bersifat alternatif dengan pendekatan ekonomi politik yang bersifat Struktualis, lebih representif dengan tingkat generalisasi yang tinggi. Kultural hanya etnosentris dan parokial.
3. Dekade 1990-an, Munculnya model analisa yang lebih memperhatikan peranan State kemudian dihadapkan dengan masyarakat atau civil society.
Memahami politik Indonesia kontemporer lebih cocok di bahas dengan pendekatan yang bersifat kultural sebab, ada gejala politik tertentu yang hanya dapat dijelaskan dengan pendekatan kultural. Contoh pada pola pembentukan dukungan dan mobilisasi politik pada masa pemilu.
Budaya Politik : Makna dan Perwujudannya
1. Budaya Politik
Muncul semenjak akhir Perang Dunia II, sebagai dampak perkembangan Politik Amerika Serikat yang disebut juga sebagai revolusi dalam ilmu politik atau Behavioural Revolution / Behavioralism.
Latar belakang behavioralism :
• Sebagai dampak menguatnya mahzab atau tradisi positivisme, bahwa ilmu sosial mampu menjelaskan gejala sosial dan mahzab ini di anut banyak tokoh sosiologi.
• Muncul dan berkembangnya kecendrungan baru dalam dunia penelitian untuk mengadakan penelitian berupa survey ( survey research )
Dampak Behavioralism adalah muncul sejumlah teori, bersifat grand maupun middle level theory (menengah), dan kaya kan istilah.
• cognitive, pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang negara, dsb.
• Affective, ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik.
• Evaluantive, kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peran individu di dalamnya.
Dengan sikap orientasi terbentuk budaya politik yang berbeda. :
• Masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya di dominasi karakteristik cognitive akan terbentuk budaya politik parokial.
• Masyarakat yang sikap dan orientasi politik oleh karakteristik yang bersifat affective akan berbentuk budaya politik yang bersifat subjective.
• Masyarakat yang memiliki kompetensi politik yang tinggi, dimana warga masyarakat mampu memberikan evaluasi terhadap proses politik yang berjalan akan berbentuk sebuah budaya politik yang bersifat partisipatif.
Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam gambar brikut ini :
Budaya Politik
Parokial subjektif Partisipatif
Orientasi politik Kognitif XXX
Afektif XXX
Evaluatif XXX

Budaya politik yang demokratik adalah, “suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi,” kata almond dan verba (h.178)
2. Sosialisasi Politik sebagai wahana pembentukan Budaya Politik.
Sosialisasi politik adalah upaya untuk membentuk budaya politik melalui proses penerusan dan pewarisan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya berupa sistem nilai, norma dan keyakinan.
Agent sosialisasi politik ;
1. Keluarga, menentukan pola pembentukan nilai politik bagi seorang individu.
2. Sekolah, terbentuknya proses kognisi politik
3. Masyarakat, tempat sosialisasi politik dan mencari peranan politik.
Dalam sebuh sistem dimana negara memainkan peranan yang dominan, bahkan monopolistis, dalam pembentukan nilai dan norma politik, maka keyakinan dan nilai yang di tanamkan adalah keyakinan dan nilai yang diyakini penguasa negara. Sagala sesuatau yang berbeda dengan kehendak negara haruslah di singkirkan. Sebaliknya, sebuah negara yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mandiri, akan terbentuk masyarakat yang memiliki kompetensi yang tinggi pula, yang sangat diperlukan bagi pembentukan budaya politik yang demokratik dan stabil.
Budaya Politik Indonesia.
1. Hierarki yang tegas
Sulit untuk mengidentifikasi budaya politik Indonesia karena atribut yang tidak jelas. Claire Holt, Benedict Anderson dan James Siegel “ Political Culture in Indonesia”, menganalisa konsep kekuasaan dari budaya dominan yang berasal dari etnis jawa. Menurut Anderson, konsep tentang kekuasaan dalam masyarakat jawa berbeda sekali dengan apa yang dipahami masyarakat barat. Bagi masyarakat jawa, kekuasaan bersifata konkret, besarannya konstan, sumbernya homogen dan tidak berkaitan dengan persoalan legitimasi.
Masyarakat jawa dan lainnya di Indponesia bersifar Hierarkis, stratifikasi sosial bukan didasarkan atas atribut sosial yang bersifat materialistik tetapi lebih kepada akses kekuasaan.
Implikasinya, kalangan birokrat menampakan diri dengan self-image atau citra diri yang bersifar benevolent yaitu dengan ungkapan sebagai pamong praja yang melindungi masyarakat. Negatifnya terhadap kebijakan publik, dimana kebijakan publik menjadi domain atau kompetisi sekelompok elite yang berada di Jakarta atau Ibukota Provinsi.
2. Kecendrungan Patronage.
Kecendrungan pembentukan pola hubungan Patronage, baik dikalangan penguasa maupun masyarakat yang didasarkan atas patronage menjadi budaya politik yang menonjol. Pola hubungan bersifar individual, si Patron dan si Client terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya (excange of resources) yang di miliki oleh masing” pihak. Si Patron memiliki sumber daya yang berupa kekuasaa, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan rasa sayang, dan tidak jarang pula sumber daya yang berupa materi (harta kekayaan, tanah garapan dan uang). Sementara, si client memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan dan loyalitas.
Konteks perpolitikan Indonesia dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

P ---------------M/B ------------- Cl

P = patron
M/B = middlemen/ Brooker
Cl= Client
3. Kecendrungan Neo- Patrimonialistik
Perpolitikan Indonesia memiliki kecendrungan akan budaya politik yang bersifat neo-patrimonialistik, negara memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik, seperti birokrasi tetapi juga memperlihatkan atribut yang bersifat Patrimonialistik.
Konsep patrimonialisme oleh Max Weber (1968), relevan dengan orde baru bahwa sebuah negara disebut sebagai negara yang patrimoni alistik, mana kala “ praticcaly everthing depends explicitllly upon persomnal considerations : upon the attitude toward the concrete applicant and his concrete request, and upon purely personal connections, favors, promises and privileges”. Dalam negara yang patrimonialistik, penyelenggaraan pemerintahan dan kekuatan militer berada dibawah control langsung pimpinan negara, yang mempersiapkan segala sesuatunya mempribadi. Pada massa lampau, di eropa, dukungan terhadap penguasa yang patrimonialistik diperoleh bukan dari kalangan aristokrasi, tetapi bersal dari kalangan budak dan tentara bayaran, yang secara langsung dikuasai sepenuhnya oleh penguasa. Hal itu dapat terjadi karena tidak adanya sistem ekonomi yang kapitalistik, kata Max Weber.
Karekteristik patrimonialistik menurut Max Weber :
1. Kecendrungan untuk mempertukarakan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada teman”nya.
2. Kebijaksanaan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik.
3. Rule of law, merupakan sesuatu yang sifatnya sekunder bial dibandingkan dengan kekuasaan ydari seseorang penguasa( rule of man)
4. Kalangan penguasa politik seringkali mengaburkan antara mana yang menyangkut kepentingan umum dan mana yang menyangkut kepentingan publik
Weber mangatakan bahwa, dalam negara patrimonialistik sangat sulit diperkirakan rencana dan keijaksanna yang akan di pilih. Implikasinya, kekuasaan menjadi tidak terkontrol bahkan terakumulasi sehingga negara menjadi paling kuat dan peluang munculnya civil society menjadi
Sosialisasi Politik : Tidak memunculkan Civil Society
Proses sosialisasi atau pendidikan politik di Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan civil society, suatu masyarakat yang mandiri , yang mampu mengisi ruang publik, sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebih”an.
2 alasan utama Pendidikan pollitik tidak memberi peluang untuk memuvulkan civil society :
1. Anak” tidak di didik untuk menjadi insan yang mandiri.
2. Tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah, hanya pada tahap yang bersiufat kognitif, bukan menyangkut dimensi yang bersifat evaluatif.
3. Pentingnya setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternati lain kecuali mengikuti kehendak negara termasuk dalam pendidikan politik.
Proses pendidikan politik melalui media massa barangkali, sedikit lebih terbuka dan si individu dapat dengan leleuasa untuk menentuka pilihannya menyangkut informasi yang mana dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dalam ketepatannya.
Penutup.
Pesimistis tentang budaya politik Indonesia, dengan diwarnai pola hubungan Hierarkis, Kecendrungan Patronage politik yang sangat kuat serta Gejala Neo-patrimonialisme, kita tidak dapat berharap banyak akan munculnya proses demokratisasi yang kuat dan meluas.
Analisa dan pemahaman penulis.
Penulis sedikit mengalami kesusahan dalam menganalisis buku I, Farchan Bulkin. Namun kendala tersabut tidak terlalu mengganggu. Afan Gaffar dengan politik Indonesia, transisi menuju Demokrasi dapat dengan mudah di pahami.
Menganalisa kekuatan politik indonesia tidak terlepas dari budaya politik yang dimiliki oleh indonesia yang berupa, ketidak jelasan hierarki atau adanya sumber homogen, kecendrungan patronage/ clientilistic masa orba, Neo-patrimonialistik sehingga minimnya civil society. Kekuatan politik indonesia sedikit banyak telah menampakan diri melalui angkatan bersenjata, partai politik, golongan intelektual dan mahasiswa, kelompok pedagang, pengusaha dan profesional, serta kelkompok penekan yang baru muncul semenjak dekade XX. Sistem perekonomian tidak bisa dilepaskan dengan kekuatan politik indonesia yang kemudian ikut mempengaruhi sistem politik sperti angkatan bersenjata, partai politk dan kalangan pengusaha padagang.
Untuk mengamati dan menganalisa kekuatan politik tampaknya sangat disarankan apabila si pengamat terjun langsung dan mengamati secara langsung permasalahan yang akan mempengaruhi kekuatan politik baik sistem, aktor dan peranan kultur terhadap politik.Kekuatan politik kontemporer menampilkan diri sebagai partai politik, angkatan bersenjata, pemuda, mahasiswa, kaum intelektual, dan golongan pengusaha serta kelompok” penekan lainnya malah sebagi bentuk luar dan masalah” mendalam seperti perkembangan pikiran, ideologi, nilai” dan stuktur sosial dan ekonomi. Di Indonesia, Wawasan, teori dan pendekatan yang secara sengaja mementingkan struktur sosial, ekonomi dan unsur” kesejarahan memang belumlah berkembang disebabkan, dominasi yang kuat dari pendektan fungsionalisme-struktural dalam studi politik setelah perang dunia kedua dan kuatnya harapan, mimpi dan kemauan yang timbul segera setelah Indonesia memperoleh kedaulatan Politik.
Perubahan Besar dan Kekuatan Politik.
Dimensi pokok permunculan dan perkembangan kekuatan politik kontemporer :
1. Politik, ekonomi dan masalah sosial yang tidak lagi menjadi masalah kaum bangsawan tetapi menjadi masalah masyarakat umum.
2. Kuatnya peranan kelas menengah diseluruh bidang kehidupan.
3. Pemunculan, pertumbuhan dan perkembangan negara modern.
4. Muncul dan berkembangnya nilai”, filsafat dan ideologi yang memberikan dasar” pengukuhan, pengesahan, dan rasionalisasi untuk menjalankan tatasusunan politik dan konfigurasi kekuatan” politik baru.
Penyebab dimensi pokok tidak berkembang di luar eropa :
1. Proses defeodalisasi dwilayah diluar Eropa, terjadinya perubahan dan penyesuaian peranan kaum feodal dengan kepentingan politik dan ekonominya didaerah jajahan.
2. Integrasi perekonomian wilayah jajahan kedalam perekonomian dan pasar tidak muncul.
3. Perbedaan proses pembentukan negara dimana negara jajahan merupakan hasil dan proses yang ditentukan oleh luardan bukan sebagai pertumbuhan unsur” masyarakat.
4. Niali-nilai, filsafat dan ideologi yang salah digunakan karena asecara substansial bebeda dengan eropa sebagai sumbernya.
Pendakatan dan Cara Analisis Alternatif.
Ciri-ciri Pendekatan dan analisa alternatif yang merupakan upaya untuk menghindari tuduhan yang telah dilancarkan pada studi politik konvensional dan teori pembangunan politik bahwa mereka teologis, ahistoris dan astruktural serta etnosentris, adalah :
1. Tidak lagi percaya bahwa gejala politik merupakan gejala yang bisa dipisahkan dengan gejala sosialyang secara konvensional dimonopoli oleh disiplin ilmu sosiologi,sejarah dan ekonomi, Pendekatan Indisiplinair.
2. Secara tegas mencoba untuk memahami kembali Eropa secara lebih baik dan menyeluruh. Generalisasi pengalaman Eropa tidak gejala” politik saja tapi juga masalah lain yang berdampak pada gejala politik.
3. Berusaha untuk mentransendesi dikotomi antara Eropa dan non Eropa.
Pendekatan dan cara alternatif yang digunakan adalah ;
1. Teori Dependensia (ketergantungan), suatu kesadaran baru mengenai keterbelakangan(underdevelopment) dimana keterbelakangan tidak bisa dipisahkan dengan kemajuan malah sebagai fungsi dari kemajuan, keterbelakangan menampilkan ketergantungan dengan kemajuan. Implikasinya :
a. Kekuatan politik di pandang sebagai bentuk nyata yang mempertahankan dan melawan posisi ketergantungan baik, analisa maupun ideologi.
b. Kekuatan politik dunia ketiga dianggap sebagai kekuatan yang memiliki akar sejarah, yang berkaitan dengan masalah struktur sosial dan ekonomi serta berkaitan dengan perkembangan politik dan ekonomi diluar kawasan dimana kekuatan politik itu tumbuh dan berkembang.
2. Pendekatan Sistem Dunia, Wallerstein, sistem dunia sebagai unit(kesatuan) dengan suatu pembagian kerja tunggal dan berbagai sistem kebudayaan, perubahan = sistem dengan totalitas. Pentingnya, memahami kekuatan politik di Dunia Ketiga yang pokoknya adalah :
a. Usaha untuk meletakan perkembangan politik dan ekonomi dunia ketiga kedalam pergolakan ekonomi dan politik dunia yang memiliki logika internal, pembagian kerja ekonomi dan politik serta dinamika dan potensi untuk perubahan dan transformasinya.
b. Perwatakan dan ciri” yang ditunjukan oleh negara didunia ketiga juga bisa diuraikan logikanya dan diurut pertumbuhannya dalam kaitanya dengan interaksinya dgn perekonomian dunia.
c. Pendekatan ini menawarkan sesuatu logika pada perbedaan substansial antara kekuata politik yang tumbuh diwilayah kapitalisme pusat dan yang tumbuh diwilayah periferi sedemikian rupa, sehingga hubungan kekuatan politik dikedua wilyah itu menjadi jelas, sekalipun tidak langsung dan masing” memainkan peranannya dalam jaringan sistem ekonmi dunia.
Pendekatan ini maka dapatlah kiranya menempatkan kekuatan politik dunia ketiga dalam sesuatu dinamika perubahan yang menyeluruh dan global sifatnya.
3. Model negara birokratis-otoriter, kesadaran bahwa tekanan yang tak bisa dihindarkan untuk melaksanakan industrilisasi pada gilirannya juga akan mempengaruhi negara dan kekuatan politik. O’Donnel, peningkatan dan deepening (pendalaman) industrialisasi akan menimbulkan ketegangan yang tak bisa dihindarkan antara negara dan unsur masyarakat, yang mengandung potensi untuk terjadinya krisis legitimasi suatu negara.
4. Model Statisme Organis, kesadaran betapa hampir semua negara dunia ketiga dihadapkan pada pilihan yang rumit : jalan memenuhi tuntutan dunia kapitalis yang berarti pemaximalan liberalisasi dan persaingan serta pemaximalan kepentingan pribadi demi tercapainya efisiensi dan perekonomian yang kompetitif atau jalan yang mementingkan rakyat banyak yang mengandung tuntutan untuk memaksimalkan kontrol ekonomi dengan perencanaan negara untuk mencapai masyarakat politik monistik dan terintegrasi dengan menghilangkan otonomi kelompok” yang ada dan pembangunan struktur dan nilai kolektif. Pentingnya, bahwa pendekatan ini secara sadar berusaha untuk memberikan struktur dan logika terhadap kebingungan dan kekacauan pikiran yang ditunjukan oleh berbagai kekuatan politik yang ada di dunia ketiga.
5. Pendekatan atau model negara dalam masyarakat Periferi, brusaha untuk mempersoalkan kenyataan bahwa masyarakat dan ekonomi bekas jajahan, susunan masyarakat dan ekonomi yang telah sekian lama diinkorporasikan atau digabungkan kedalam ekonomi negara penjajah. Pentingnya, ekonomi negara penjajah itu merupakan suatu rangkain yang, ketika penjajahan terjadi, mewakili suatu sistem perekonomian yang dampak ekonomi, sosial, dan politiknya sangat mendalam dan bersifat global yang sampai kini masih tetap bertahan yaitu kapitalisne. Pendirian pendekatan ini adalah, jika memahami politik, kekuatan politik, dinamika politik, dan pertumbuhan serta perwatakan negara di dunia ketiga sebagai masyarakat dan ekonomi periferal maka pemahaman terhadap sistem kapitalisme yang mengalami kelainan dan distorsi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar