Gado-gado Politik,., silahkan dimakan!!!

Pengertian Teori Politik

Untuk dapat memahami teori politik secara spesifik, maka pada bahasan ini menempatkan metodologi politik sebagai dasar memahami teori politik dengan cara :

1.      Proses pembentukan teori politik melalui pengamatan berbagai fenomena politik yang kemudian digeneralisasi secara empirik.

2.      Mengemukakan sifat-sifat dari teori politik yang berdasarkan pada ciri struktural dan ciri substantif teori politik yang dapat menunjukkan sifat empirik.

3.      Fungsi teori politik yang digunakan untuk membuat peramalan dan analisis di bidang politik.

4.      Pengaktifan fungsi teori politik akan dapat menempatkan peranan teori politik dalam sistem politik dan hubungan di antara sistem politik.

Pembagian Teori Politik

Membahas tentang lingkup teori politik yang meliputi :

1.      Teori politik valutional atau teori politik yang mengandung nilai meliputi:

2.      Filsafat politik yang digunakan untuk mencari kebenaran dan kebijakan.

3.      Teori politik sistematis yaitu merealisir norma-norma yang sudah ada dalam program-program politik.

4.      Ideologi politik.

5.      Teori politik non valutional atau teori politik yang tidak mengandung nilai. Dan pada umumnya teori ini biasanya digunakan oleh penguasa yang status quo.

Hubungan Teori Politik dengan Ilmu Sosial lainnya

membahas hubungan teori politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

1.      Hubungan teori politik dengan Sejarah

2.      Hubungan teori politik dengan Filsafat

3.      Hubungan teori politik dengan Antropologi

4.      Hubungan teori politik dengan Sosiologi

5.      Hubungan teori politik dengan Ekonomi.

Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap ilmu pasti saling membutuhkan untuk dapat memecahkan masalah kehidupan manusia dalam berbagai bidang.

Perkembangan Teori Politik

membahas tentang perkembangan teori politik dilihat dari sudut pendekatan sebagai berikut :

1.      Pendekatan Tradisional yang memfokuskan perkembangan teori politik dari sudut kelembagaan politik seperti:

• Sifat dari Undang-Undang Dasar

• Kedaulatan

• Kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal.

2.      Pendekatan perilaku dalam perkembangan teori politik yang memfokuskan analisis pada prilaku pemegang lembaga.

3.      Pendekatan Pasca Perilaku dalam teori politik yang dalam analisis politik menggunakan teori sistem politik dengan aliran struktural fungsional.

4.      Pendekatan Marxis dan perkembangan teori politik yang dominan menganalisis konflik politik yang berdasarkan pada pertentangan kelas dan teori politik yang dikembangkan yaitu ekonomi - politik.

Teori Politik Zaman Klasik

Teori Politik Socrates

1.      Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal. Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh Mahkamah Rakyat (MR).

2.      Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi.

3.      Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates.

Teori Politik Plato

1.      Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian:

·      Pikiran atau akal

·      Semangat/keberanian

·      Nafsu/keinginan berkuasa.

2.      Idealisme Plato yang secara operasional meliputi:

·      Pengertian budi yang akan menentukan tujuan dan nilai dari pada penghidupan etik.

·      Pengertian matematik.

3.      Etika hidup manusia yaitu hidup senang dan bahagia dan bersifat intelektual dan rasional.

4.      Teori tentang negara ideal.

5.      Teori tentang asal mula negara, tujuan negara, fungsi negara dan bentuk negara.

6.      Penggolongan dari kelas dalam negara.

7.      Teori tentang keadilan dalam negara.

8.      Teori kekuasaan Plato.

Teori Politik Aristoteles

1.      Teori politik yang bernuansa filsafat politik meliputi:

• Filsafat teoritis

• Filsafat praktek

• Filsafat produktif

2.      Teori negara yang dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang kukuh. Untuk itu perlu dibentuk negara kota (Polis).

3.      Asal mula negara. Negara dibentuk berawal dari persekutuan desa dan lama kelamaan membentuk polis atau negara kota.

4.      Tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara merupakan kebaikan yang tertinggi.

5.      Bentuk pemerintahan negara menurut Aristoteles diklasifikasi atas:

-   3 bentuk pemerintah yang baik

-   3 bentuk pemerintah yang buruk.

6.      Aristoteles berpendapat sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Sedangkan warga negara adalah manusia yang masih mampu berperan.

7.      Revolusi dapat dilihat dari faktor-faktor penyebab dan cara mencegahnya.

Teori Politik Zaman Pertengahan

Teori Politik Agustinus

1.      Negara sekuler dan negara Tuhan. Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran.

2.      Perkembangan negara sekuler dalam bentuk negara modern dimana penguasa berupaya untuk menggunakan cara paksa menurut kehendak pribadi. Sedangkan perkembangan negara Tuhan didasarkan atas kasih Tuhan.

3.      Masalah politik negara sekuler yang membawa ketidakstabilan dari konflik kepentingan yang dominan, rakus kekuasaan, ketidakadilan dalam pengadilan, peperangan.

4.      Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang:

·      Tuhan menjadi raja sebagai dasar negara

·      Keadilan diletakkan sebagai dasar negara

·      Kehidupan warga negara penuh kepatuhan

·      Penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat.

Teori Politik Thomas Aquinas

1.      Tentang pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori politik.

2.      Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi maka diperlukan pemerintah yang berbentuk Monarkhi.

3.      Dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka diperlukan Hukum Tuhan.

Teori Politik Marthen Luther

1.      Teori politik reformasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat.

2.      Kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlukan adanya campur tangan gereja atas unsur negara. Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja.

3.      Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Pada sisi lain dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan manusia

Teori Politik Zaman Pertengahan

Teori Politik Ibnu Khaldun

1.      Teori tentang negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah manusia dan keterbatasan manusia dalam negara yang disebut negara modern.

2.      Setiap warga negara perlu memiliki Askabiyah untuk menumbuhkan kesatuan dalam negara. Untuk itu dikembangkan teori politik askabiyah dan rasa keagamaan oleh pemimpin negara.

3.      Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan keyakinan agama untuk dapat menstabilkan negara. Hal ini perlu didukung oleh penguasa yang memiliki perangkat dominasi pemerintah dan kekuasaan untuk mengatasi manusia-manusia yang memiliki sifatsifat kebinatangan.

4.      Untuk mempertahankan negara maka diperlukan teori pedang dan teori pena dalam menjalankan kekuasaan negara.

Teori Politik Machiavelli

1.      Bentuk negara yang meliputi negara republik dan monarkhi. Selanjutnya Monarkhi dibagi atas dua yaitu Monarkhi Warisan dan Monarkhi Baru.

2.      Tujuan negara yaitu memenuhi berbagai kebutuhan warga negara selama negara tidak dirugikan karena negara juga memiliki berbagai kepentingan dan kepentingan utama.

3.      Kekuasaan negara merupakan alat yang harus digunakan untuk mengabdi pada kepentingan negara. Oleh karena itu sumber kekuasaan adalah negara.

4.      Dalam hal penyelenggaraan kekuasaan negara membutuhkan kekuasaan, wujud kekuasaan fisik, kualitas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan negara, maka diperlukan militer.

5.      Penguasa yang ideal yaitu penguasa militer, hal ini digambarkan dalam teori politik dan etika Machiavelli sebagai dasar nasionalisme.

Teori Politik Liberalis

1.      Pengertian dan faham liberal menunjuk pada kebebasan warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup bidang politik ekonomi, sosial dan budaya.

2.      Liberalisme sebagai faham kenegaraan menekankan pada kebebasan yang didasarkan pada faktor alamiah, moral, agama, akal kebaikan, kemajuan, sekularisme, toleransi.

3.      Pada sisi lain liberalisme sebagai sistem politik didasarkan atas negara dan kemerdekaan negara.

4.      Unsur-unsur demokrasi liberal juga merupakan hal yang mendasar untuk difahami dalam berbagai sistem politik. Oleh karena itu perwujudan demokrasi liberal dalam negara harus mengutamakan kebebasan warga negara. Hal ini dapat terealisir dan tergantung pada model liberalisme dalam struktur kekuasaan.

Teori Politik Modern

Teori Politik Thomas Hobbes

1.      Pengaruh situasi politik pada masa sistem politik absolut di bawah kekuasaan Charles I dan Charles II di Inggris, kemudian Hobbes menulis Buku Decove 1642 dan Leviathan 1951.

2.      Runtuhnya kekuasaan Absolute sebagai akibat dari petentangan antara cendikiawan dengan raja-raja dalam hal pembatasan kekuasaan raja yang menimbul teori politik liberal. 3. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati.

3.      Untuk menghindari kematian, Hobbes mengemukakan teori perjanjian sosial untuk merubah bentuk kehidupan manusia dari keadaan alamiah ke dalam bentuk negara atau Commen Wealth.

4.      Hobbes sebagai seorang filosof ditandai dengan adanya keinginan untuk memperoleh kenikmatan hidup dalam hal materi. Oleh sebab itu dia disebut filosof yang materialistis.

5.      Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada saat sekarang.

Teori Politik John Locke

1.      Kegiatan semasa hidup John Locke yang mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku TWO TREATISES ON CIVIL GOVERNMENT.

2.      State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi:

•       Kebingungan

•       Ketidak pastian

•       Ketidak aturan

•       Tidak ada kematian.

3.      Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut:

•       hak akan hidup

•       hak atas kebebasan dan kemerdekaan

•       hak memiliki sesuatu.

4.      Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga:

•         legislatif

•         eksekutif dan yudikatif

•         federatif

5.      Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:

•       Monarkhi

•       Aristokrasi

•       Demokrasi

6.      Dan tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan ummat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.

Teori Politik Montesquine

1.      Montesquieu terkenal dengan dunia ilmu pengetahan tentang negara, hukum dan kemudian dia mengemukakan state of nature yang diartikan dalam keadaan alamiah kualitas hidup manusia rendah.

2.      Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya CHEK AND BALANCE terhadap mekanisme pembangian kekuasaan.

3.      Demokrasi yang dibentuk yaitu demokrasi liberal yang masih mengalami kekurangan. Untuk memantapkan dan menyempurnakan teori demokrasi liberal maka dibutuhkan berbagai unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukuhkan Montesquieu sebagai pencetus demokrasi liberal.

Teori Kekuasaan

Teori Kekuasaan Tuhan

1.      Kekuasaan Tuhan yang tidak rasional karena penguasa menganggap diri mendapat kekuasaan dari Tuhan dan menempatkan diri sebagai wakil Tuhan di dunia. Pada sisi lain, terdapat teori kekuasaan Tuhan Rasional yang beranggapan bahwa seorang penguasa yang dinobatkan menjadi penguasa karena kehendak Tuhan.

2.      Dalam teori kekuasaan Tuhan, keadilan dijadikan dasar negara Tuhan untuk mengatur kehidupan warga negara. Dalam kehidupan warga negara menurut teori kekuasaan Tuhan diperlukan adanya kebebasan bagi warga negara dan ada batas-batas kekuasaan dari para penguasa.

Teori Kekuasaan Hukum

teori politik hukum yang dominan mengutarakan kegiatan-kegiatan penguasa yang harus berdasarkan hukum yang disebut Rule of Law.

1.      Perkembangan teori kekuasaan hukum menurut Thomas Aquiras, John Locke, Krabe, Krenen Berg.

2.      Kebaikan-kebaikan teori kekuasaan hukum meliputi:

•       Penguasa menjalankan kekuasaan sesuai UUD

•       Penguasa berkuasa sesuai hukum

•       Penguasa berupaya menerapkan open manajemen

•       Pers yang bebas sesuai dengan UUD Negara

•       Adanya kepastian hukum dalam sistem demokrasi

•       Pemilu yang bebas dan rahasia

•       Setiap warga negara diikutkan dalam mekanisme politik

•       Setiap warga negara sama di depan hukum

•       Diperlukan pengawasan masyarakat

3.      Kelemahan-kelemahan dari teori kekuasaan hukum apabila penguasa sudah menggunakan kekuasaan semena-mena maka pada saat itu teori kekuasaan hukum menjadi lunak.

Teori Kekuasaan Negara

1.      Sifat memaksa dari kekuasaan negara. Karena setiap negara dalam bentuk negara selalu menggunakan paksa pada rakyat untuk kepentingan penguasa dan kepentingan rakyat.

2.      Sifat menopoli dari kekuasaan negara dalam bentuk menetapkan tujuan bersama. Negaralah yang menentukan hidup matinya warga negara dan pengelompokan warga negara dalam berbagai organisasi.

3.      Sifat mencakup semua dari kekuasaan negara. Aturan yang dibuat oleh pemerintah atas nama negara harus diterapkan mencakup semua warga negara tanpa kecuali.

4.      Untuk implementasi berbagai sifat negara maka kekuatan militer merupakan alat yang ampuh untuk melaksanakan kekuasaan negara.

Teori Kekuasaan Rakyat

1.      Kekuasaan rakyat yaitu penguasaan rakyat atas lembaga perundangundang yang sekarang disebut legislatif.

2.      Menurut Rousseau kekuasaan rakyat dalam negara merupakan akibat perjanjian antara individu untuk menyerahkan semua hak politik kepada masyarakat.

3.      Menurut Montesquieu dalam pemerintahan republik kekuasaan tertinggi ada pada seluruh rakyat atau sebagian besar rakyat. Secara teoritis disebut Trias Politika.

Teori Politik Demokrasi

Demokrasi Rakyat

1.      Demokrasi Rakyat merupakan negara dalam masa transisi, bertugas menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme. Hal ini mengarah pada perkembangan.

2.      Demokrasi rakyat.

3.      Demokrasi Rakyat RRC menurut pola Mao Tse Tung mendominankan kepemimpinan politik dan pembuatan kebijakan dengan tujuan membantu seluruh rakyat agar ikut dalam modernisasi ekonomi, sosial dan politik.

Demokrasi Liberal

1.      Penerapan Trias Politika dalam Demokrasi liberal, yang pada kenyataannya Amerika Serikat tidak sepenuhnya menerapkan Trias Politika dalam sistem politik Amerika Serikat. Sistem pemerintahan negara dengan menerapkan:

•       Prinsip Demokrasi

•       Prinsip pemisahan kekuasaan

•       Prinsip hukum.

2.      Kedudukan Presiden di Amerika Serikat sebagai kepala negara dan kedudukan sebagai kepala eksekutif. Hubungan Presiden dengan lembaga tinggi pemerintahan federal yang meliputi:

•       Hubungan Presiden dengan kongres

•       Hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung

3.      Kekuasaan Presiden dalam Demokrasi Liberal di Amerika Serikat meliputi:

•       Kekuasaan Presiden bidang Administrasi

•       Kekuasan Presiden bidang Legislatif

•       Kekuasaan Presiden bidang Yudikatif

•       Kekuasaan Presiden bidang lain seperti militer

4.      Politik Luar Negeri

•       Pertanggungan jawab Presiden bidang politik, bidang yuridis, bidang adminsitrasi.

Demokrasi Pancasila

tentang Demokrasi Pancasila yang meliputi kegiatan eksekutif dalam mekanisme sistem politik Indonesia.

1.      Seminar Angkutan Darat II yang meliputi bidang-bidang politik, konstitutional, dan ekonomi.

2.      Musyawarah Nasional III PERSAHI: The Rule Of Law Desember 1966 meliputi:

•       Azas negara hukum Pancasila tentang:

•       Pengakuan dan perlindungan hak azasi

•       Peradilan yang bebas dan tidak memihak

•       Jaminan kepastian hukum.

•       Simposium hak-hak azasi manusia 1967.

3.      Pokok sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila:

•       Terdapat pengaruh Trias Politika

•       Tujuh Prinsip pokok pelaksanaan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila.

•       Persyaratan seseorang menjadi Presiden dan wakil Presiden.

•       Pencalonan dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden menurut tetanan teori Demokrasi Pancasila. Begitu pula penetapan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

4.      Pada bagian lain dikemukakan kedudukan Presiden dan wakil Presiden yang meliputi:

•       Kedudukan sebagai kepala negara

•       Kedudukan sebagai kepala eksekutif.

5.      Presiden yang menempati posisi sentral kekuasaan dan berhubungan dengan:

•       Lembaga tertinggi negara

•       Lembaga-lembaga tinggi negara.

•       Selain itu Presiden juga mempunyai kekuasaan di bidang, administrasi, legislatif, yudikatif, bidang militer, diplomatik.

Demokrasi Islam

Teori Demokrasi Islam, yang menitik beratkan pada:

1.      Pemilikan unsur sebagai salah satu unsur Demokrasi Islam.

2.      Unsur persatuan dan kesatuan yang selalu di orientasikan pada Al-Qur’an sebagai pelengkap konstitusi.

3.      Unsur musyawarah dan mufakat sebagai sarana untuk mengkaji hakhak orang lain dalam kehidupan bernegara. Hal ini ditopang oleh adanya unsur persamaan dasar manusia.

4.      Etika kerja sama yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sesama umat Islam dan diupayakan untuk menegakkan keadilan dengan cara menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan individu.

5.      Hukum Tuhan merupakan satu nilai dasar keyakinan dan oleh karena itu dalam Demokrasi Islam hukum adalah kemanusiaan.

Demokrasi Komunis

1.      Dalam hal pengaturan negara digunakan menagement politik diktator, yang berarti warga negara dapat diatur menurut kehendak penguasa.

2.      Pelaksanaan pemerintah diupayakan jumlahnya sedikit dan mereka memiliki kekuasaan yang tidak terbatas untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu hak-hak azasi manusia tidak dihiraukan oleh penguasa.

3.      Penguasa dalam menjalankan kekuasaan selalu mengandalkan pikiran manusia sebagai hal yang prima oleh sebab itu dalam Demokrasi Komunis tidak mempercayai adanya Tuhan.

4.      Dibidang ekonomi pengaturannya disentralisasir dengan dasar milik bersama.

5.      Partai politik di negara Komunis menempati posisi tertinggi dan hanya satu partai politik Komunis, tidak ada partai lain.

Teori Politik Kedaulatan

Teori Kedaulatan Rakyat

1.      Dalam membahas teori kedaulatan terdapat berbagai teori yang pada umumnya menekankan pada kekuasaan sebagai suatu tandingan atau perimbangan terhadap kekuasaan penguasa atau kekuasaan tunggal.

2.      Penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945: Kedaulatan rakyat di bidang politik. Hak-hak azasi manusia dan faham kekeluargaan. Struktur kedaulatan rakyat yang dipandang dari: bentuk geografis jumlah penduduk suatu negara, Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, Berserikat dan berorganisasi sebagai salah satu implementasi kedaulatan rakyat dan Kedaulatan rakyat dibidang ekonomi.

3.      Kedaulatan rakyat menurut Konstitusi RIS 1949 dimiliki oleh negara.

4.      Kedaulatan rakyat menurut UUDS 1950 meliputi Kedaulatan rakyat di bidang politik dan Kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.

Teori Kedaulatan Intern dan Ektern

1.      Kedaulatan intern yang memperlihatkan batas lingkup kekuasaan negara yang berbentuk fisik. Batas kedaulatan ini meliputi :

•       Kedaulatan bidang politik

•       Kebebasan kemerdekaan

•       Keadilan

•       Kemakmuran atau kesejahteraan

•       Keamanan.

2.      Kedaulatan ekstern yang dominan menunjukkan pada kebebasan negara dan kekuasaan-kekuasaan negara lain yang tidak dijajah oleh negara lain. Kedaulatan ekstern ini dalam penerapan pada saat negara memutuskan untuk melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain dalam bidang tertentu.

Teori kedaulatan de facto.

Teori kedaulatan ini menunjuk pada pelaksanaan kekuasaan yang nyata dalam suatu masyarakat merdeka atau telah memiliki independensi. Dalam bahasan ini difokuskan pada:

•         Kedaulatan de facto yang tidak syah

•         Kedaulatan de facto yang syah.

Teori kedaulatan de jure.

Dalam teori politik, kedaulatan de jure menunjuk pada pengakuan suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu kajian kedaulatan de jure lebih menitikberatkan penggunaan aspek hukum sebagai dasar yuridis formal atas hak politik warga negara dan wilayah negara dengan penguasa negara.

Pengertian Dan Perkembangan Teori Politik

Teori Elit Politik

1.      Pengertian teori politik dan teori politik klasik dari berbagai ahli politik.

2.      Metode menentukan elit politik sebagai berikut :

•       Metode Posisi

•       Metode Regulasi

•       Metode Pengaruh

3.      Tipe elit politik yang memerintah meliputi:

•       Tipe elit politik yang menggunakan cara licik

•       Tipe elit politik yang memerintah dengan cara paksaan

4.      Elit politik konservatif yang berupaya untuk mempertahankan status quo, dengan jalan kolaborasi.

5.      Elit politik liberal yang berupaya untuk memberi pelayanan sebaik mungkin kepada setiap warga negara tanpa melihat perbedaan sosial, ekonomi, budaya dan status dalam sistem politik.

Teori Elit Penentu

1.      Berbagai pengertian dan rumusan tentang elit penentu dengan berbagai orientasi pada tipe-tipe kelompok inti sosial

·      Kasta Penguasa

·      Aristokrasi

·      Estate Pertama

·      Kelas Penguasa.

2.      Kelas penguasa Model Marx ini difokuskan pada :

·      Golongan Kapitalis

·      Tuan-Tuan Tanah

·      Buruh Pekerja

3.      Teori munculnya elit penentu dengan menggunakan pendapat Mills yang mengemukakan tiga teori sebagai berikut :

·      Elit Bisnis dengan ekonomi

·      Elit Politik dengan kebijakan

·      Elit Militer dengan teori dominiasi.

4.      Fungsi-fungsi elit dengan mengadaptasi pada Talcot Parsons dan Batzell yang mengemukakan fungsi elit yang berbeda.

5.      Faktor-faktor yang berpengaruh pada elit penentu yang meliputi :

·      Pertumbuhan penduduk

·      Spesialisasi jabatan

·      Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi

·      Perkembangan keragaman moral.

6.      Peranan Simbolis elit penentu yang meliputi :

·      Macam-macam lambang kolektif

·      Hubungan timbal balik yang simbolis antara elit penentu dengan publik

·      Fungsi instrumental dan simbolik.

Teori Elit Ekonomi

Untuk memahami teori elite politik sebagai kajian politik pada kegiatan belajar tiga ini dapat dilihat aspek-aspek yang dibahas sebagai berikut :

1.      Berbagai pengertian elit ekomi yang dikaji dari sudut pandang kelas yakni kelas masyarakat memiliki kekayaan.

2.      Pada bagian selanjutnya bahasan konsep kelas sosial tentang elit ekonorni dengan mengacu pada standar hidup tertentu, cara hidup tertentu yang dapat menempatkan kelas sosial pada prestise hidup dan pada tahap ini dapat dikategorikan elit ekonorni.

3.      Selanjutnya mengkaji konsep kelas secara klasik yang dapat kontradiksi dengan konsep elit ekonomi disertai pemuncakan.

4.      Pandangan yang konsensus atas pengertian konsep kelas sebagai kajian elit ekonomi yang berorientasi pada Karl Marx.

5.      Pengintegrasian konsep kelas menengah di Indonesia yang di identik dengan elit ekonomi.