Selasa, 13 Desember 2011

Ketimpangan Negara : “Sebuah Peluang OPM”

Abstrak
Indonesia is an independent country and is recognized by the world. However, this independence does not guarantee independence in various areas of its parts. Unevendevelopment and the policies that are not representative triggered the birth of a social movement politics in the country. Opportunities are made unconsciouly country is what encourages the birth of separatist movement Organisasi Papua Merdeka (OPM). Existence of this movement is not anopposition to the Unitary Republic of Indonesia but only as a protest loudly so that countries unable to meet thei social and political rights in his homeland. Author tries to understand the movement of the Organisasi Papua Merdeka (OPM) trough Sidney Tarrow’s theory about Political Opportunity Structure (POS) compiled by reference to writing based on fact and data that the authors get from the media and reading books. Author hopeness this paper can be a reference to see how the Organisasi Papua Merdeka (OPM) existed and still exist to this day.

A. Pendahuluan
Ketimbangan sosial antara daerah barat dan timur di indonesia dan masih saja keuntungan negara bersifat terpusat membuat berbagai daerah mengalami krisis kepercayaan terhadap negara. Pesimistis yang dimunculkan sekelompok orang didaerah satelitnya jakarta ini menyebabkan lahirnya gerakan-gerakan pemberontak diberbagai daerah. Dalam sejarah berdirinya bangsa indonesia, tidak terlepas dari berbagai gerakan pemberontak seperti pemberontakan prri (pemerintahan revolusioner republik indonesia) dan permesta (perjuangan rakyat semesta).
Gerakan-gerakan pemberontak terus lahir sejak kemerdekaan indonesia. Gerakan semulanya tidak tampak berniat ingin menghancurkan keutuhan negara kesatuan republik indonesia (NKRI). Tetapi, pemberontakan itu akhirnya dikenal sebagai “gerakan anti-jawa”, karena kesenjangan pembangunan antara pulau jawa dan luar jawa dianggap semakin besar.
Latar belakang inilah yang kemudian mengacu lahirnya Gerakan Aceh Merdeka, dan Organisasi Papua Merdeka. Pasca reformasi 1998, Indonesia mencoba konsep desentralisasi di jalankan sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan daerah. Namun, penerapan konsep desentralisasi masih belum berjalan dengan baik.
Gerakan Aceh Merdeka yang di pimpin oleh Hasan Tiro telah kembali kepangkuan NKRI melalui perjanjian Helsinky. Penandatanganan MoU ini merupakan momentum adanya tranformasi dari perubahan politik di Aceh serta proses rekonstruksi di Aceh. Namun hal ini berbeda dengan OPM, mereka tidak mengalami pernytaan wilayah DOM. Sampai hari ini baku tembak dengan pemberontak seperatis ini terus berlangsung. Rendahnya upah minimum pegawai Freeport tahun 2011 membuat pegawai Freeport khususnya masyarakat papua marah. Ditambah lambannnya pembangunan di wilayah cendrawasih telah membuat OPM meradang. Peringatan HUT OPM, 1 Desember 2011 juga diwarnai pembubaran secara paksa oleh Tentara RI dan baku tembak dengan OPM.
Untuk mengungkapkan mengapa Organisasi Papua Merdeka menjadi orang-orang yang telah mempunyai kesadaran ketertindasan atau ketidak adilan tidak melakukan atau melakukan perlawanan atau perjuangan, identifikasi salah satu atau dua atau mkeseluruhan dari empat aspek peluang yang dinyatakan oleh tarrow.

B. Pembahasan
1. Gerakan sosial politik : struktur peluang politik
Sinyal-sinyal (signs) yang konsisten-tidak selalu formal, permanen atau pada tingkat nasional- kepada aktor-aktor sosial dan politis baik yang memberikan semangat atau yang mematahkan semangat mereka untuk menggunakan sumberdaya internal mereka untuk membntuk gerakan sosial. Inilah yang dimaksud Sidney Tarrow dengan teori Struktur Peluang Politik. Konsep peluang politisnya tidak selalu formal atau dari struktur politik makro. Pokoknya hal-hal eskternal yang memungkinkan atau .merintangi aktor untuk membentuk gerakan sosial.
Menurut tarrow ada 4 macam elemen keterbukaan peluang politis
1.      Terbukanya akses politik. Dimana manusia rasional tidak sering bertindak menyerang lawan apabila tidak ada peluang. Kemudian adanya terbukanya akses politik mendorng orang untuk melakukan gerakan sosial. Serta, keterbukaan politis bisa saja berbentuk wacana keterbukaan yang dilontarkan oleh pejabat pemerintah.
2.      Persekutuan politik yang tidak stabil. Yang dimaksud adalah ketidak stabilan atau perubahan persekutuan politik. Seperti perubahan pemerintahan dan oposisi atau munculnya koalisis baru. Hal ini mendorong pelaku gerakan sosial melakukan tindakan kolektif. Perubahan persekutuan tersebut tidak selalu pada tingkat nasional, bisa pula pada tngkat lokal. Umpamanya, petani sudah lama merasa ada ketidak adilan, tetapi mereka baru berjuang ketika terjadi perjuangan politik antar elit di ibu kota daerah setempat.yang salah satunya mencari dukungan dari wilayah petani.hal yang sama juga terjadi di sebelah selatan italia. Perasan ketidak adilan tanah sudah berlasnung lama, tetapi petani baru berjuang ketika kelompok liberal dan radikal menggoyang sistem politik ibu kota tempatan.
3.      Keberadaan pendukung yang berpengaruh. Misalnya keberadaan pendamping di pengadilan, pendeking dari tindakan reresif yang brutal, atau adanya negositaor yang dapat menyulitkan pemerintah.
4.      Pecahnya elit. Hal ini bisa disebabkan olehkonflik dalam tubuh elit atau antara elit. Dalam situasi ini, elit tertentu mungkin menggunakan kelompok-kelompok yang ada masalah untuk mendukungnya. Hal ini ditanggapi oleh orang yang bermasalah sebagai peluang untuk melakukan tindakan kolektif untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan.

Tarrow mengatakan bahwa peluang dapat diciptakan melalui :
1.       Memperluas peluang sendiri. Aktivis atau pelaku gerakan sosial dapat melakukan usaha-usaha untuk membuka peleuang, seperti membangun wacana ke bentuk baru.
2.      Memperluas peluang bagi yang lain
3.      Menciptalan peluang untuk lawan.
Melalui teori struktur peluang ini kita bisa melihat bagaimana gerakan Organisasi Papua Merdeka sebagai gerakan seperatis dinegara demkrasi Indonesia.


2. Refleksi Organisasi Papua Merdeka
Gerakan Papua Merdeka mulai berawal ketika di sahkannya otonomi khusus pada Papua serta dengan pemekaran wilayah Papua menjadi 2 provinsi yaitu Papua Barat dan Papua. Operasi Papua Merdeka berawal dari tahun 1949, dimana pada saat itu setelah pasukan jepang dan Amerika yang berperang di Papua ditarik dari pasukannya, kemudian Belanda mulai masuk dan mengembalikan lagi kekuasaan kolonialnya di Papua. Dalam perjanjian pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun yang sama, Papua tidak termasuk dalam perjanjian tersebut, dan pada masa setelah itu Belanda mencoba membuat Negara Papua. Diawali dengan terbentuknya Dewan Papua pada April 1961 dan pembentukan institusi seperti layaknya Negara,juga pelatihan agar masyarakat Papua dapat mandiri. Tetapi karena takut bahwa nantinya Indonesia bisa bersekutu dengan Uni Soviet dan RRC maka pemerintah Amerika Serikat mencoba melobi dan memaksa agar Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia agar hubungan Amerika Serikat – Indonesia bisa membaik. Akhirnya pada tahun 1969 diadakan PEPERA(Penentuan Pendapat Rakyat) yang memutuskan Papua masuk ke wilayah Indonesia.
Penduduk asli Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain (memang pada kenyataanya juga tidak) maupun Negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka,Indonesia.Perjanjian tersebut oleh sebagian masyarakat Papua tidak diakui dan dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.Akibat dari hal ini,Oom Nicolas Jouwe,Seth Jafeth Roemkorem,Jacob Hendrik Prai merencanakan proklamasi kemerdekaan Papua pada tanggal 1 juli 1971. Tetapi perselisihan antara Roenkorem dan Hendrik Prai menyebabkan OPM terpecah sebagai sebuah kekuatan militer dan menyebabkan kegagalan pendirian Negara Papua.Sementara pembasmian oleh militer Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto semkain melemahkan OPM.
Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk mengaalang dukungan masyarakat Internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB,GNB,Forum pasifik selatan dan ASEAN. Mereka juga berusaha melakuakn aksi-aksi terror terhadap para pendatang dari Indonesia serta para pekerja asing.Gerakan Papua Merdeka bukan lagi seperti gerakan kargo. Sudah teroganisir melalui berbagai faksi. Dalam kontels itu orang semestinya jangan salah duga kalau OPM itu sebaga tonggak nasionalisme Orang Papua. Nasinalisme yang menghendaki negara merdeka.
Sebenarnya awalanya disebut TPN (Tentara Nasional Papua Barat), namun menurut sejarah menyebutkan bahwa OPM itu sebutan yang dikenalkan dan dibesar-besarkan pemerintah Indonesia, terutama militer yang melihat OPM sebagai musuh babuyutan. OPM didekalrasiakan bukan tanpsa alasan dan bukan lahir dengan sendirinya, punya sejarah panjang yang tidak juga terkait soal kesejateraan, melainkan bisajadi seperti dikemukakan Peneliti, seperi Dewi Fortuna, Nazaruddin Zamasuddin melihat OPM ibarat bom waktu yang ditinggalkan Belanda. Seperti itukah? Terkait hal ini, apabila dikomparasikan dengan sejarah lahirnya NKRI, ada hikmah yang bisa kita petik. Ada kesamaan pola dari proses lahirnya OPM. Kita tidak bisa pungkiri kalau Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan karena ada campur tangan negara lain. Mulai dari pengaruh Belanda hingga Jepang yang turut langsung dalam mempersiapkan berdirinya negara Indonesia. Sama seperti itu, Belanda memberikan pendidikan dan mempersiapkan negara Papua Merdeka yang dijanjikan akan dimerdekakan
Janji itu diawali dengan pembentukan delapan partai politik, kemudian membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieu Guinea) yang terdiri dari kaum intelektual Papua Barat, dan membentuk Komite Nasional yang terdiri dari 21 anggota untuk membantu Dewan Nieu Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini kemudan melahirkan manifesto politik yang isinya: menentukan nama negara: Papua Barat; menentukan lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua; Menentukan bendera negara: Bintang Kejora; motto negara One People One Soul. Pada tanggal 1 Desember 1961 bendera Bitang kejora dan bendera Belanda berkibar diiringi lagu Hai Tanahku Papua. Hari itu juga sebenarnya telah dideklarasikan berdirinya negara Papua Barat. Tetapi nasibnya seusia jagung, karena invasi militer dilakukan Soekarno lewat propaganda Trikora: Gagalkan Pembentukan "Negara Boneka Papua" Buatan Belanda kolonial; Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah air Indonesia; bersiaplah untuk melakukan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia telah mebajak Negara itu.
Disamping itu Belanda juga mendirikan lembaga-lembaga baru untuk mempersiapkan orang-orang Irian menghadapi Kemerdekaan. Selain mulai memberikan pendidikan bagi para calon pramong praja, Belanda kemudian mendirikan Polisi pamong praja, Belanda mendirikan Polisi Papua dan battalion Papua. Melangkah lebih jauh, Belanda kemudian membentuk Komite Nasional Papua, yang menggantikan Dewan Nue Guinea. Komite ini bertugas untuk merencanakan pembentukan sebuah Negara Papua yang merdeka. Perkembangan inilah yang kemudian,pada tanggal 19 Desember 1961, mendorong Presiden Soekarno untuk mengkomandokan Trikora(Tiga Komando Rakyat) yang antara lain memerintahkan penggagalan pembentukan Negara Papua.
Ketika kelompok sipil nasionalis Papua Barat dibungkam, pergerakan sepenuhnya dikendalikan oleh kelompok militer dengan mendeklarasikan berdirinya Tentara Nasional TPN/OPM di Manokwari pada tahun 1965 oleh Ferri Awom dan Femmenas Awom serta kelopok nasionalis Papua masif memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Papua, dan tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Semenjak lahirnya OPM setiap orang Papua yang berbeda pandangan denga pusat dianggap OPM. Sikap kritis dibungkam. Saat ini era reformasi masyarakat Papua terus memperjuangkan hak-hak hidup dan bahakan tahun 1999 kelompok intelektual Papua yang tergabung dalam "tim seratus" datang ke Jarkata bertemu Peresiden BJ. Habibie, meminta pengakuan kemerdekaan Papua dan sampai saat ini masih terjadi. Itu berarti biskah kalau dikata hegemoni Indonesia di Papua tidak begitu berhasil?. Dalam situasi seperti itu militer sebagai patriot sebaiknya tidak terpancing untuk mebungkam atmosfir demokrasi. Karena ada sejarah pahit kekerasan yang dilakukan militer di Indonesia khusunya di Papua dengan dalil menumpas dan melakukan pengejaran terhadap OPM. Namun masyarakat biasa dan mahasiswa menjadi korbannya. Ini sudah terbukti, dan telah tercatat dalam sejarah kehidupan orang Papua.
Berdasarkan berbagai sumber yang kami dapat, kami menyimpulkan bahwa Gerakan Papua Merdeka melakukan tindakan-tindakan ini untuk menuntut kemerdekaan Papua, karena mereka merasa terdiskriminasi dalam hal pembangunan dibanding dengan daerah daerah lain, khususnya di pulau jawa. Terlebih lagi kekayaan alam yang ada di papua lebih banyak digunakan untuk membangun pulau jawa daripada untuk mengembangkan papua sendiri. Tindakan yang dilakukan Gerakan Papua Merdeka ini meresahkan Indonesia, dikarenakan hal ini bisa mengganggu stabilitas dan kemanan nasional Indonesia. Tentu saja pemerintah Indonesia tidak tinggal diam begitu saja.Berbagai cara telah dilakukan pemerintah Indonesia, tetapi masalah ini belum bisa dianggap selesai, oleh karena itu kita harus turut serta mencari pemecahan,sehingga masalah ini dapat teratasi.Pada mulanya kegiatan politik OPM hanya terdapat di Negeri Belanda,dan dari sinilah jaringan gerakan mereka di Eropa dipusatkan.Kemudian dukungan yang diberikan oleh sekelompok akademisi senior beraliran Marxis di Universitas Stockholm,Swedia terhadap gerakan-gerakan pembebasan diseluruh dunia,mendorong OPM untuk membuka sebuah perwakilannya di Stockholm pada tahun 1972. Akan tetapi beberapa tahun kemudian ternyata nahwa perwakilan ini tidak dipertahankan OPM memaksa menutup kantor di ibu kota swedia ini pada tahun 1979,karena kekurangan dana. Kemudian dukungan yang diberikan secara terbuka dalam forum Internasional termasuk PBB,Oleh beberapaNegara di Afrika hitam menyebabkan OPM mendirikan sebuah perwakilan di Dakar,Senegal pada tahun 1976.

3. Sinkronasi Tarrow dengan OPM
Organisasi Papua Merdeka membuktikan Struktur Peluang politik sebagai alasan gerakan mereka. Jika Sidney tarrow mengatakan “Sinyal-sinyal (signs) yang konsisten-tidak selalu formal, permanen atau pada tingkat nasional- kepada aktor-aktor sosial dan politis baik yang memberikan semangat atau yang mematahkan semangat mereka untuk menggunakan sumberdaya internal mereka untuk membntuk gerakan sosial.” Penulis melihat, bahwa Organisasi papua Merdeka lahir dan berkembang di Papua dan menjadi erakan separatis dikarenakan bahwa adanya sebuah kesadaran dari putra daerah akan nasib negerinya yang terus menerus mengalami esenjangan sosial dan politik.
Ketimpangan ini adalah sinyal yang nyata dilakukan metropole Indonesia yakni Jakarta sebagai Pusat pemerintahan Negara. Politik desentralisasi yang di gunakan, otonomi daerah kemudian hanya harapan di atas kertas karena kenyataannya Papua tidak merasakan kebaikan dari otonomi daerah. Banyak hal yang membuat papua tidak bekembang dan salah satunya adalah jantung kehidupan papua bahkan dunia dikelola olh asing yang bekerja sama dengan Negara dan keutungannya tidak menjadi pemerataan di wilayah Papua itu sendiri.
Kebijakan yang dibuat oleh Negara ternyata disadari oleh actor sosial dan politik daerah sebagai sinyal untuk melahirkan gerakan sosial politik di daerah. dan inilah bagi penulis yang dimaksud dengan peluang politis sehingga lahirlah OPM di Indonesia. Peluang ini bagi penulis adalah kesalahan Negara dalam mengelola wilayahnya dan ketidak merataan pembangunan di Indonesia yang dilakukan oleh Negara (lihat pembangunan sosial di Pulau Jawa dengan Pulau lainnya). Peluang ini bisa dikategorikan kedalam peluang yang diciptakan sendiri dan di pengaruhi peluang bagi yang lain. Ini artinya OPM melakuakn gerakan sosial politiknya karena kesadaran akan hak dan adanya ketimpangan serta lahir karena melihat GAM yang sebelumnya melakukan gerakan dngan latar yang hampir sama.
Penulis melihat ini muncul melalui 4 elemen keterbukaan peluang tarrow, yakni :

1. Terbukanya akses politik.
Demokrasi yang digunakan Indonesia secara nyata merupakan pintu peluang pertama dalam akses politik di Indonesia sendirinya. Pemberlakuan otonomi daerah dan semakin cerdasnya masyarakat membuat politik bukan hal yang tabu layaknya Orde Baru. Lahir dan hidupnya OPM merupakan kekalahan Hegemoni politik orde Baru. Dan dengan demokrasi hari ini OPM bisa saja menjadi Organisasi yang besar dan konkrit untuk mewujudkan impiannya.

2. Persekutuan politik yang tidak stabil
Dapat kita lihat hari ini. Setelah pemilu 2009 bagaimna kemudian politik Negara tidak stabil. Perseteruan pusat akan koalisi dan oposisi membuat OPM kehilangan kepercayaan kepada Negara untuk mampu memperbaiki kehidupan mereka. Sehingga mendorong OPM terus melakukan tindakan kolektif. Tidak hanya kekecewaan terhadap pusat Negara, tetapi juga dengan kegelisahan akan bumi mereka yang terus digerus. Dengan pecahnya kerusuhan di Freeport membantu OPM dalam upaya pergerakannya. Karena bisa kita amati sejak pecahnya kerusuhan di Freeport baku tembak setiap hari dilaksanakan dan peringatan HUT OPM yang dihalangi oleh pemerintah melalui TNI.

3. Keberadaan pendukung yang berpengaruh
Tokoh intelektual muda diduga menjadi pendamping dan pengback-up gerakan Organisasi Papua Merdeka ini. Bukan dalam kata di tunggani, tetapi pendukung OPM adalah masyarakat papua itu sendiri yang diidentifikasi kalangan elit dan intelektual.

4. Pecahnya elit
Sebagaimna kita ketahui, elit asal papua tidak begitu berperan di tataran pusat. Sehingga hal ini memicu konflik elite di tataran pusat. Elite papua tidak diproporsikan layaknya elite Jawa atau daerah lainnya.

C. Kesimpulan
Sidney tarrow mengatakan pada kita semua, bahwa gerakan sosial politik tidaklah lahir tanpa peluang yang diciptakan. Peluang tersebut tercipta atas kelengahan Negara sebagai mandate masyrakat. Hal ini pulalah yang bisa kita lihat dengan lahirnya OPM di NKRI. Kelengahan Negara terhadap hak-hak masyarakat Papua memunculkan gerakan separatis yang mampu mengancam keutuhan NKRI. OPM tidak bisa disalahkan selama peluang itu masih diciptakan oleh Negara melalui kebijakan-kebijakannya. Karena seyogyanya Negara actor utama pembuka peluang gerakan separatis di Indonesia Muncul.
Lahirnya gerakan sosial politik seperti OPM buakn upaya mengingkari NKRI tetapi sebagai Upaya bahwa mereka ada. Harapannya, dengan adanya OPM hari ini dapat menjadi cermin bagi Negara bahwa pembangunan yang merata lah yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan yang berkeadilan dan reprentatif terhadap seluruh daerah adalah solusi bagi Negara kedepannya. Dan semoga gerakan ini dapat diatasi dengan jalur diplomasi dan tindakan pewujudan harapan Papua kedepannya.

D. Daftar Pustaka
Ralph R.Premdas.’’The Organisasi Papua Merdeka’’,dalam Asian Survey xxv no 10 (oktober 1985)
Fauzi, Noer. 2005. Memahami Gerakan-gerakan rakyat Dunia Ketiga. Yogykarta: insist press
Ngadisah, 2003, Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua.
http://www.tempo.co/read/news/2011/11/30/058369278/OPM-
http://thomy265.wordpress.com/2008/06/19/sejarah-pemberontakan-di-indonesia/
Dr. Afrizal, MA. 2011. Bahan Ajar Kuliah Gerakan Sosial dan Politik. Universitas Andalas : Sosiologi
Kurnia, Indra. 2009. Materi Perkuliahan : Gerakan Sosial Politik. Universitas Andals : Ilmu Politik
Mulya, Febryna. 2010. Makalah : Gerakan Pemberontak Upaya Gerakan Sosial Politik di Indonesia. Universitas Andalas; Ilmu Politik

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar