Selasa, 15 November 2011

Budaya Politik: Makna dan Perwujudannya


Budaya Politik
Awal mulanya terbentuknya konsep budaya politik berasal dari satu revolusi di Amerika Serikat setelah PD II, Behavioural Revolution. Dalam ilmu politik, Behavioural Revolution merupakan efek dari berkembangnya Madzhab Positivisme. Paham ini menjelaskan tentang gejala-gejala sosial yang berkembang di masyarakat. Selain perkembangan mazhab tersebut, adanya penelitian survei juga mempengaruhi lahirnya revolusi tersebut. Penelitian survei merupakan penelitian yang menggunakan questioner sebagai data utama. Penelitian survei menjangkau responden dalam jumlah yang besar, untuk kemudian dianalisa sehingga dapat memberikan penjelasan-penjelasan dalam memahami masalah sosial, ekonomi dan politik. Misalkan pada pemilihan Gubernur Sumatera barat baru-baru ini, banyak lembaga survei mengadakan suatu perhitungan cepat dengan menggunakan lembaran survei yang sudah dibagi ke beberapa surveyor. Kegiatan ini berguna untuk mengetahui dengan perhitungan Quick Count, siapa yang menjadi Gubernur periode saat ini.
Tokoh penting dalam teori Budaya Politik yaitu Gabriel Almond dan Sidney Veba. Menurut mereka, Budaya Politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik . Dapat dikatakan pada sistem politik, ada suatu proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif, afektif dan evaluatif. Orientasi yang bersifat kognitif mengenai pemahaman individu mengenai sistem politik dan atribut negaranya. Orientasi yang bersifat afektif menyangkut tingkah laku/ ikatan emosional tiap individu terhadap sistem politik. Yang terakhir orientasi yang bersifat evaluatif, merupakan suatu pemberian evaluasi terhadap kinerja sistem politik tersebut dan peranan individu di dalamnya. Budaya politik yang berkembang saat ini terdiri dari tiga macam, yaitu Budaya Politik Parochial, lebih dominant orientasi yang bersifat kognitif, Budaya Politik Subjektif, lebih dominant orientasi yang bersifat afektif, dan Budaya Politik Partisipatif, dimana orientasi yang bersifat evaluatif dapat memberikan evaluasi bagi masyarakat dalam sistem politik. Menurut Almond dan Veba, budaya politik partisipatif menyangkut suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi .

Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik adalah proses dimana pembentukan budaya politik berasal dari satu generasi ke generasi berikut melalui berbagai media, misalkan dalam keluarga, secara langsung atau tidak, orang tua telah menanamkan nilai-nilai atau keyakinan politik kepada anak-anak nya. Dalam sebuah system dimana Negara memiliki peranan yang sangat dominant, bahkan monopolistis dalam pembentukan nilai dan norma politik, maka keyakinan dan nilai yang diyakini oleh penguasa Negarara maupun sebaliknya. Jika Negara memberikan pilhan kepada masyarakat untuk mandiri, akan terbentuk masyarakat yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi.

Budaya Politik Indonesia
1. Hierarki yang Tegas
Dalam melakukan identifikasi budaya politik, dapat dilihat dari kelompok etnis yang dominan, misalkan etnik Jawa. Dari penelitian yang dilakukan oleh Claire Holt, Benedict Anderson, dan James Siegel, bahwa etnis ini mempengaruhi segala sikap, perilaku, dan orientasi politik kalangan elite politik di Indonesia. Menurut analisa dari Anderson, konsep tentang kekuasaan masyarakat Jawa pada dasarnya bersifat konkret, konstan, homogen, tidak berkaitan dengan persoalan legitimasi. Di kebanyakan masyarakat di Indonesia adanya hierarkis/ stratifikasi social dalam akses kekuasan. Misalkan adanya pemilihan yang tegas antara mereka yang memegang kekuasaan dengan rakyat kebanyakan. Seperti kebijakan public ……… yang diterapkan di masyarakat, segudang masalah yang terjadi akibat kebijakan tersebut hanya diformulasikan oleh pemerintah tetapi rakyat tidak diikut sertakan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

2. Kecenderungan Patronage
Patronage merupakan interaksi yang timbal-balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimilikki oleh masing-masing pihak. Bisa diartikan adanya hubungan mutualisme antara kedua pihak dimana satu phak memiliki sumber daya melengkapi sumber daya yang dimiliki oleh pihak lain. Menurut James Scott, pola hubungan ini juga disebut pola hubungan Patron-Client . Akan tetapi hubungan seperti ini dalam faktanya di lapangan, budaya politik yang cenderung patronage ini menjadi masalah di kemudiaan hari di Indonesia. Dampaknya berupa kolusi yang sudah mewabah di Indonesia dan mengakibatkan kesengsaraan masyarakat/ rakyat jelata.

3. Kecenderungan Neo-Patrimonialistik
Menurut Afan Gaffar, kecenderungan perpolitikan Indonesia berupa lembaga politik yang bersifat Neo-Patrimonialistik, dimana Negara memiliki atribut yang bersifat moderndan rasionalistik serta memperlihatkan atribut yang bersifat patrimonialistik . Negara Patrimonialistik, penyelenggaraan pemerintahan dan kekeuatan militer berada dibawah kontrol langsung pimpinan Negara. Selain itu, menurut Weber Negara Patrimonialistik memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
         Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya.
         Kebijaksanaan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik.
         Rule of Law, merupakan sesuatu yang bersifat sekunder dibandingkan dengan kekuasaandari seorang peuasa.
         Kalangan penguasa politik sering mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan public.
Negara yang menggunakan budaya politik Neo-Patrimonialistik dapat dilihat di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru.

Sosialisasi politik : Tidak Memunculkan Civil Society
Budaya politik merupakan hasil dari satu proses pendidkan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Namun dalam fakta yang ada, proses tersebut tidak berjalan semestinya sehingga pendidikan politik tidak memberikan ruang untuk memunculkan civil society. Ada dua alasan utama Menurut Afan Gaffar yang menjadikan pendidikan politik Indonesia seperti demikian, yaitu
1.      Di dalam masyarakat Indonesia, anak-anak tidak dididik untuk menjadi insane yang mandiri.
2.      Tingkat politisasi sebagian sebagian terbesar masyarakat masih sangat rendah
3.      Setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan Negara tidak mempunyai alternative lain kecuali mengikuti kehendak Negara, termasuk dalam hal pendidikan politik.








Kelebihan dari buku:
1. Setelah membaca satu bab ini mengenai Budaya Politik, buku ini menampilkan/ menjelaskan dengan berbagai contoh yang berkembang di masyarakat. Sehingga pembaca mengerti dan memahami maksud dari pokok bahasan tersebut.
2. Dalam buku ini, penjabaran dari pokok Bahasan sudah sangat cukup, jadi pembaca memahaminya.
3. Selain itu, pada buku ini ada opini yang diberikan penulis sebagai penutup dalam pokok bahasan tersebut.
4. Penggunaan catatan kaki, memudahkan pembaca mencari bahan lain dengan topik yang sama.
Kelemahan dari buku:
1. Ada beberapa kalimat yang masih tergantung, misalkan pada hal 98 Paragraf 3 “Salah satu dampak……. Munculnya sejumlah teori….., disini tidak dijelaskan macam-macam teori-teori tersebut.
2. Pada buku ini, yang dibahas mengenai budaya politik Indonesia, namun dalam isinya hanya pada masa pemerintahan Orde Baru, apakah akan relevansi jika budaya politik yg ada dalam buku tersebut di aplikasikan pada pemerintahan saat ini.
3. Seharus dalam pemakaian catatan kaki dipakai salah satunya saja.
  
Penutup
Dalam budaya politik, masyarakat dan Negara memiliki peranan masing-masing dalam system politik. Di Indonesia, budaya politik masih sangat kurang, banyak alasan-alasan yang membuat Indonesia masih rendah budaya politiknya. Seharusnya budaya politik sudah menjadi pendidikan politik mulai dini, akan tetapi masyarakat belum dapat mandiri, dan hanya mengikuti penguasa saja.

sumber :Judul Buku : Afan Gaffar. Politik Indonesia “Transisi Menuju Demokrasi”.Pustaka Pelajar. 1999

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar