Kamis, 30 Juni 2011

Street Level Birokrasi


PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di dalam konteks Indonesia, dengan budaya paternalistic yang sangat kuat, keberhasilan pembenahan birokrasi akan sangat di tentukan oleh peran pemimpin atau pejabat tinggi birokrasi. Jadi pembenahan tersebut harus dilakukan dari level atas, karna pemimpin birokrasi kerap kali berperan sebagai “ patron” sehingga akan lebih menjadi contoh bagi para bawahannya.
Pembenahan birokrasi mengarah pada aspek internal maupun eksternal birokrasi. Dalam tatanan internal pembenahan pada top level birokrasi harus di dahulukan, karena posisi strategis para birokrat pada tingkat puncak adalah sebagai pembuat keputusan strategis.
Pada tataran menengah keputusan strategis yang di buat oleh pemimpin harus dijabar dalam kepetusan-keputusan operasional dan selanjutnya kedalam keputusan-keputusan teknis bagi para pelaksanna di lapangan ( Street-Level Bureaucracy )

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, makalah yang berjudul “Street-Level Bureaucracy”, secara lebih terinci rumusan masalah tersebut difokuskan pada pokok masalah dan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :
1.      Apa definisi “Street-Level Bureaucacy”?
2.      Apa saja prinsip-prinsip didalam Street-Level Bureaucacy?
3.      Apa contoh kasus tentang Street-Level Bureaucacy?

C. Tujuan Masalah
Adapun tujuan penulisan dan penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui dan mengenal secara mendetail serta universal tentang Street-Level Bureaucacy.

D. Manfaat
Manfaat dari makalah ini diuraikan antara lain :
1.      Pembaca dapat memahami tentang pengertian Street-Level Bureaucacy itu sendiri
2.      Dapat mendapatkan pengetahuan tentang fakta yang berhubungan dengan Street-Level Bureaucacy yang makalah ini juga dilengkapi dengan contoh kasusnya sendiri

PEMBAHASAN
A. Definisi Birokrasi Street-Level
Birokrasi Street – Level merupakan aparat birokrasi yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang melakukan akses langsung dengan publik atau melakukan publik service.
Menurut Michael Lipsky pada tahun 1980 berpendapat bahwa Street-Level Bureaucacy adalah mereka yang menjalankan tugas dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Lipsky juga berpendapat bahwa praktek birokrasi street-level tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit, yaitu sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustatif antara besarnya permintaan pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimilki. Apalagi dalam kenyataannya permintaan peningkatan pelayanan seperti tidak pernah berhenti (Nielsen, 2006).
Dalam kajian teoritis, fakta markus banyak dilakukan oleh aparat birokrasi street – level ini. Karya seminal Lipsky (1980) menjelaskan bahwa birokrasi street – level mempraktekan pemberian diskersi atas dispensasi manfaat atau alokasi sanksi. Terjadi konflik antara pembuat kebijakan dan birokrasi street – level sebagai pelaksana kebijakan.

B. Konsep Birokrasi Street-Level
Konsep Street-Level Bureaucacy ini telah diperkenalkan oleh Michael Lipsky pada tahun 1980 bahwa Street-Level Bureaucacy adalah sebagai orang yang “Publik Service secara langsung” dan “Pelaksana dari kebijakan Penguasa”. Publik Service secara langsung artinya bahwa para birokrat ini yang memberikan pelayanan langsung kepada para customer nya (publik). Contohnya adalah perawat, dokter-dokter praktek, polisi lalulintas, atau aparat birokrasi lainnya yang terjun langsung kepada public dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan public dalam batasan aturan lembaga mereka masing-masing.
Pelaksana dari kebijakan penguasa bermakna bahwa para birokrat Street-Level Bureaucacy ini yang emnjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa mereka dan mereka pula yang menguatkan kebijakan yang dikeluarkan. Contoh polisi adalah orang yang bertugas untuk menguatkan Undang-undang atau peraturan pusat maupun peraturan di daerah setempat. Didalam kebijakan terhadap public itu sendiri para birokrat Street-Level dibolehkan untuk embuat keputusan ad hoc dan perubahan dasar. Hal ini terjadi apabila kebijakan dari atas mengalami kerancuan dalam penyampaiannya kepada bawahan, maka para birokrat Street-Level ini diperbolehkan untuk menerjemahkan kebijakan itu sendiri (tetapi yang terjadi adalah penyelewengan dengan penyelewengan sanksi bagi public).
Street-Level Bureaucacy haruslah adil. Adil merupakan kualiti yang dicari selepas mengambil Street-Level Bureaucacy. Street-Level Bureaucacy yang adil akan melaksanakan aturan-aturan dengan saksama, dan menggunakannya pada semua orang, tanpa ada mendiskriminasi oknum terhadap aturan. Contoh seorang Lurah yang sedang memperpanjang KTP, sekretaris di kelurahan tersebut harus memberikan pelayanan dan aturan yang sama dengan yang lain dalam prosedur yang berlaku.
Street-Level Bureaucacy ini mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dalam masalah-masalah dan lebih memahami terhadap karakteristik para pelanggan-pelanggan mereka. Dengan ini, Street-Level Bureaucacy lebih memahami apa yang terjadi di masyarakat dalam menjalakan tugasnya (pelaksana kebijakan) dan image dari pemerintahan tersebut tergantung kepada cara penyampaian para birokrat Street-Level ini dan budi bicara mereka terhadap public.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Beberapa masalah-masalah mengenai Street-Level Bureaucacy sudah dibahas di Bab II ; Apa definisi Street-Level Bureaucacy, prinsip apa saja yang dipakai dalam Street-Level Bureaucacy ini, dan contoh kasus yang berhubungan dengan Street-Level Bureaucacy. Lipsky juga berpendapat bahwa praktek birokrasi street-level tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit, yaitu sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustatif antara besarnya permintaan pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimilki. Apalagi dalam kenyataannya permintaan peningkatan pelayanan seperti tidak pernah berhenti (Nielsen, 2006). Tapi. teori tersebut relatif gagal menjelaskan fenomena markus.

B. Saran
Praktek dari teori-teori birokrasi yang sudah tidak ada lagi terpakai sepenuhnya dengan tepat yang disesuaikan dengan keadaan saat ini dalam konteks Indonesia.Perlu ada pembaharuan dari makna Street-Level Bureaucacy.

DAFTAR PUSTAKA
         Pendidikan Birokrasi : (Blog). Lora Yyk Aqina, Rabu, 10 Maret 2010.
         Wikipedia project webside bahasa Indonesia, ensyclopedia bebas. 2008. “Street-Level Bureaucacy”.
         Meningkatkan Pelayanan Publik: (Berita Opini). Media Cetak Radar Sulteng Online, Rabu, 5 November 2008.
         Reformasi Birokrasi: (Artikel). E-clipping, UNILA, Senin, 13 Juli 2009.
         Birokrasi Bawahan: (Artikel). Library bahasa Indonesia.pdf, USU, 2008.
         Implikasi Poltik Markus : (Berita KOLOM). TEMPO Interaktif Online, Rabu, 28 April 2010.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar